Strategi itu yakni tandem antara caleg DPR RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam meraih simpati masyarakat.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanegara menjelaskan, dengan sistem tandem tersebut, mereka akan berkolaborasi menjadi sebuah tim dan bekerja sama, khususnya dalam pendanaan kampanye.
Irfan menyebutkan, apabila setiap caleg di tingkat kabupaten/kota minimal harus mengeluarkan modal Rp450 juta, caleg DPRD provinsi Rp1,2 miliar dan DPR RI Rp4-6 miliar dengan asumsi Rp1,5 juta untuk setiap TPS jika tanpa menerapkan pola tandem.
"Lewat konsep tandem, biaya yang dikeluarkan setiap caleg bisa ditekan. Untuk (caleg) tingkat kabupaten/kota bisa Rp120 juta dan DPR RI bisa ditekan sampai Rp1,5 miliar. Jadi ini urunan atau biayanya gotong royong," ujar irfan usai memberikan pengarahan pada pembekalan bagi Calon Legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada Pileg 2019 mendatang, di Harris Hotel Kota Bandung, Senin (27/8).
Dengan menggunakan strategi zonasi dan tandem tersebut kata Irfan, Partai Demokrat menargetkan 25 sampai 30 kursi di DPRD Jabar sekaligus menjadikan Pileg 2019 sebagai momentum kebangkitan Partai Demokrat yang sempat terpuruk akibat kasus korupsi yang mendera sejumlah kadernya.
Bahkan kata dia, target ketua DPRD Jabar pun akan menjadi tugas utama dalam memenangkan kontestasi Pileg 2019 tersebut.
"Partai kita sempat terus diberitakan sebagai partai dengan kasus korupsi terbanyak. Padahal, waktu itu di peringkat kelima. Tapi tahun depan harus jadi momen kebangkitan dan menang, khususnya di Jabar, termasuk merebut kursi ketua DPRD Jabar," tutupnya.
[jto]
BERITA TERKAIT: