Pencapresan Jokowi Bisa Rontok Kalau Ada Menteri Mundur

Sebagai triger utama adalah rontoknya pundi-pundi suara dua poros besar Pilpres 2019, poros Joko Widodo (PDIP) dan poros Prabowo Subianto (Partai Gerindra).

Manuver politik pun gencar dilakukan bukan saja oleh para ketua umum partai politik tapi capres di luar parpol seperti ekonom senior Rizal Ramli.

Bahkan, manuver Wapres Jusuf Kalla yang melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Demokrat SBY juga menghentakkan ekskalasi politik Pilpres 2019 dan memunculkan wacana kocok ulang bursa capres dan cawapres.

Menurut Ketua Umum Asosisasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mashun wacana itu sangat logis terjadi.

"Adalah wajar jika saat ini dan ke depan terjadi kocok ulang bursa Capres dan Cawapres Pilpres 2019," tegas Ali Mahsun di Jakarta, Kamis (6/7).

Deklarator poros Rakyat Kecil Indonesia Pilpres 2019 ini mengatakan rakyat itu identikkan Jokowi dengan PDIP dan Prabowo dengan Gerindra. Sementara hasil Pilkada serentak 2018 menjadi adrenalin yang memicu dinamika politik Pilpres semakin ekskalatif.

"Kocok ulang bursa Capres dan Cawapres Pilpres RI 2019 tengah terjadi. Situasi ini sangat merugikan Jokowi dan Prabowo Subianto," tambah Ali.

Di sisi lain ujarnya, apa yang disampaikan oleh Ketua Staf Ahli Wapres Sofjan Wanandi (Rabu 4/7) bahwa akan ada menteri yang mundur di tengah kurs dolar AS terus melesat yang saat ini sudah tembus Rp 14.600, bisa menjadi sebuah gambaran adanya keretakan rezim Jokowi-JK.

Kalau hal tersebut jadi kenyataan bisa membahayakan pencapresan Jokowi. Bahkan Jokowi bisa batal jadi Capres.

"Lebih dari itu, bisa sebabkan kurs dolar AS meroket bahkan bisa tembus Rp 18.000 bisa sebagai ancaman besar eksistensi rezim Jokowi-JK," pungkasnya. [rus]