Larangan Mantan Napi Koruptor Caleg Picu Kesemrawutan Hukum

LAPORAN:

Kamis, 07 Juni 2018, 17:13 WIB

Larangan Mantan Napi Koruptor Caleg Picu Kesemrawutan Hukum

Wiranto/Net

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menanggapi polemik larangan terhadap mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2019.

BERITA TERKAIT:

Menurut Wiranto, hal tersebut sah-sah saja asalkan langkah yang dilakukan tidak bertentangan dengan UUD dan peraturan UU di atasnya. Meski begitu ia mengapresiasi tujuan dari wacana yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu.

"Peraturan KPU itu nanti ditandatangani oleh Kementerian Kumham. Kumham sendiri akan disalahkan karena menentang peraturan di atasnya," ujar Wiranto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/6).

Menurut Wiranto, jika mantan koruptor dilarang mencalonkan diri di Pemilu Legistlatif 2019 maka memicu kesemrawutan hukum. Maka dari itu, pihaknya akan membahas kembali wacana tersebut dengan Kemenkumham, dan KPU dalam waktu dekat ini.