Menurutnya, lebih dari dua dekade sejak diberlakukan pasca-Reformasi, otonomi daerah tetap merupakan pilihan strategis bagi Indonesia sebagai negara besar dan majemuk, namun membutuhkan redesain agar benar-benar menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju.
Senator Jakarta ini menilai, otonomi daerah telah membawa banyak capaian positif yang patut diapresiasi. Kebijakan ini berhasil mendekatkan negara kepada rakyat, membuka ruang inovasi kebijakan lokal, serta mempercepat pelayanan publik di berbagai daerah.
“Secara prinsip, otonomi daerah adalah upaya menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, demokratis, dan berkeadilan. Banyak daerah yang menunjukkan kemajuan signifikan karena diberi ruang mengelola urusannya sendiri,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025.
“Namun, kita harus jujur dalam praktiknya masih menghadapi tantangan struktural yang serius sehingga perlu dilakukan redesain otonomi daerah yang lebih berani, terarah, dan konsisten agar benar-benar menjadi fondasi Indonesia maju,” tambahnya.
Ia mencatat sejumlah tantangan struktural yang masih menghambat optimalisasi otonomi daerah. Salah satunya adalah pembagian kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ketidakjelasan ini kerap menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama saat menghadapi krisis seperti bencana besar, persoalan lingkungan, dan pelayanan publik lintas wilayah.
Selain itu, Fahira Idris juga menyoroti kecenderungan resentralisasi melalui berbagai regulasi sektoral yang menarik kembali kewenangan daerah ke pusat. Menurutnya, kondisi ini berisiko menggerus semangat desentralisasi dan mematikan inovasi daerah.
“Daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat. Otonomi harus memberi ruang bagi daerah untuk mengambil keputusan strategis sesuai kebutuhan lokal,” tukasnya.
Persoalan kemandirian fiskal daerah juga menjadi catatan penting. Fahira Idris mengungkapkan, tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat menunjukkan bahwa otonomi fiskal belum berjalan optimal. Ketergantungan ini membuat daerah kurang leluasa berinovasi dan rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.
Di sisi lain, tantangan tata kelola dan integritas pemerintahan daerah juga perlu terus dibenahi. Aktivis perempuan ini mengingatkan bahwa otonomi daerah tidak boleh identik dengan desentralisasi korupsi.
“Sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas harus diperkuat agar otonomi benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan catatan reflektif terkait penerapan otonomi daerah di Indonesia di akhir 2025. 
BERITA TERKAIT: