Pemerintah Jangan Sampai Zalim Soal Zakat PNS

"Apa maksudnya kemampuan dan kelayakan? Bila penghasilannya sudah mencapai nisab atau batas penghasilan pertahun," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (7/2).

Jelas Dahnil, jika tidak mencapai nisab, maka tidak wajib membayar zakat. Justru ketika negara memotong gaji PNS sembarangan tanpa tebang pilih mana yang mencapai nisab atau tidak, maka itu jelas perbuatan zalim terhadap PNS.

Kecuali negara memotong untuk sedekah misalnya, tapi sedekah tentu dengan kesukarelawanan tidak ada paksaan seperti zakat.

"Jadi menurut saya hati-hati ketika membuat kebijakan pemotongan gaji PNS atas nama untuk pembayaran zakat tersebut," ujar Dahnil.

Menurutnya, jangan sampai para PNS yang tidak wajib zakat pun dipotong penghasilannya, itu justru membuat negara berlaku zalim kepada karyawannya sendiri.

"Jadi, saran saya mekanismenya harus jelas dan hati-hati," demikian Dahnil.

Pemerintah berencana akan mengeluarkan kebijakan zakat 2,5 persen bagi PNS yang muslim. Kebijakan tersebut akan diperkuat lewat Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah hanya memfasilitasi zakat. Pegawai yang berkeberatan gajinya dipotong 2,5 persen mereka bisa mengajukan permohonan keberatan. Karena, kebijakan zakat ini bukanlah suatu paksaan. [rus]