"Pembaharuan tidak ada kalau belum apa-apa sudah menyebut orang, itu bukan pembaharuan namanya," kata Dedi Mulyadi saat menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional Kosgoro 1957 di Peninsula Hotel, Jakarta, Selasa (12/12).
Dedi katakan bahwa DPR adalah lembaga politik representasi publik. Terkait itu, pergantian Ketua DPR merupakan momentum bagi partai untuk melakukan perubahan. Dedi menyarankan Golkar menggelar uji kelayakan dan kepatutan bagi para calon Ketua DPR.
"Uji publiknya disiarkan langsung ke masyarakat Indonesia. Kemudian dilihat, setelah itu publik boleh memberikan penilaian," sarannya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, mengaku siap untuk memangku jabatan Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.
Penunjukkan Aziz oleh Novanto yang dilakukan lewat surat itu memicu perdebatan, tetapi Aziz mengklaim penunjukan dirinya adalah sah. Dasarnya, surat yang dikirim Golkar kepada pimpinan DPR berisi tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen Golkar
"Yang penting tanda tangan ketua umum dan Sekjen dan dewan pembina, maka sah," kata Aziz kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (Senin, 11/12).
[ald]
BERITA TERKAIT: