Atas alasan itu, anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Laksono mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terlalu mengambil pusing kabel diplomatik AS tentang tragedi berdarah di Indonesia tahun 1965 yang dibuka ke publik.
"Pemerintah Amerika Serikat kan secara hukum mereka diwajibkan membuka arsip-arsip mereka setelah jangka waktu 50 tahun," ujarnya ketika ditemui di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (19/10).
Daripada memikirkan masalah itu, Dave justru menyarankan publik Indonesia untuk saling menguatkan kembali pemahaman tentang ideologi Pancasila. Salah satunya dengan memahami sejarah bangsa yang terjadi di masa lampau.
"Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus mengetahui apa yang sudah terjadi di masa lalu," tukas politis Golkar.
Dokumen rahasia yang berisi komunikasi kabel diplomatik AS tentang tragedi berdarah tahun 1965 dibuka ke publik oleh lembaga nirlaba National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA) pada 17 Oktober 2017.
Dokumen yang diungkap itu berisi 39 dokumen rahasia pembantaian 1965 setebal 30.000 halaman. Semuanya merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika di Indonesia dari tahun 1964 hingga 1968.
Dokumen itu berisi tentang tragedi politik hingga pembantaian massal tahun 1965 atau saat terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Adapun dokumen yang diungkap itu antara lain mengenai Angkatan Darat yang hendak menjatuhkan Presiden Soekarno, Soekarno dan intrik permainan Istana, dan rencana membunuh Menteri Panglima Angkatan Udara Indonesia Omar Dani.
Kemudian ada juga dokumen yang berisi tentang peran Sjarif Thajeb untuk diskreditkan Soekarno, Adnan Buyung yang turut melemahkan PKI dan Soekarno, dan kerusuhan rasial yang menyasar etnis Tionghoa.
Selain itu ada juga permintaan bantuan dari tentara ke AS, kader PKI mengaku tidak tahu yang terjadi, jihad membantai ribuan orang di daerah, dan Angkatan Darat yang mempersenjatai Hansip untuk bunuh PKI.
[ian]
BERITA TERKAIT: