Dukungan dinyatakan dalam ajang 'Rembuk Nasib Nelayan' di Aula Perikanan Klademak II, Selasa (13/6).
Koordinator Nelayan Nusantara Papua Barat, Muhammad Said mengatakan, selama ini Cak Imin sudah sangat serius membela kaum nelayan. Maka sepatutnya mendapat dukungan dari nelayan di Papua.
"Cak Imin bisa jadi penyambung lidah nelayan dengan pemerintah," katanya.
Said menjelaskan, saat ini nelayan kesulitan mencari ikan setelah dilarang menggunakan cantrang. Banyak nelayan yang jadi korban putus mata pencarian yang berakibat fatal bahkan berdampak kepada anak mereka yang terancam putus sekolah karena faktor biaya.
"Sudah sangat lama kami bingung kemana kami menyuarakan Aspirasi," keluhnya.
Menurut Said, komunitas nelayan mengikuti perkembangan bahwa Cak Imin bertemu dengan para nelayan di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk memperjuangkan nasib nelayan. Kemudian berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk mempermudah kaum nelayan agar tetap beroperasi.
Melihat pembelaan Cak Imin bagai angin segar bagi para nelayan agar bisa kembali beraktivitas seperti biasa.
"Kami bertekad mendukung langkah Cak Imin. Kami percaya Cak Imin mampu memperjuangkan nasib nelayan. Termasuk jika Cak Imin nanti maju sebagai cawapres pada Pemilu 2019, kami akan mendukung," jelas Said.
"Bagi kami sosok pemimpin seperti ini yang dirindukan oleh rakyat kecil. Kami inginnya sih Cak Imin nyalon jadi wapres di Pemilu 2019, semoga Cak Imin mendengar dukungan ini," imbuhnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelumnya mengeluarkan Peraturan Menteri KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Pada bulan Mei 2017, Cak Imin melakukan dialog dengan nelayan kemudian menyampaikan kepada presiden yang akhirnya memberikan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Berkat komunikasi tersebut, akhirnya alat cantrang boleh digunakan oleh nelayan di sebagian daerah.
[rus]
BERITA TERKAIT: