5 Hari Sekolah Fasilitasi Gerakan Radikal

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Senin, 12 Juni 2017, 14:43 WIB
rmol news logo Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy, yang akan memberlakukan sekolah lima hari mendapat kritik tajam dari Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Amizar Isma.

Amizar mengatakan, masih banyak yang harus dikaji lebih lanjut terkait perubahan jam belajar siswa. Menurut dia, kesalahan pertama Kemendibud kurang menimbang dan mengakomodir aspirasi berbagai pihak.

"Ini masalah bangsa yang sangat vital. Harusnya pihak Kemendikbud bisa menginisiasi untuk mengundang berbagai elemen pendidikan yang ada selama ini untuk mengukur manfaat dan mudhorotnya dari kebijakan tersebut," tuturnya, Senin (12/6).

Kebijakan sekola lima hari dicermatinya memiliki efek yang sama dengan konsep kebijakan full day school yang beberapa waktu lalu sempat ditolak dari berbagai pihak karena belum matang.

"Ini sama saja dengan konsep full day school, dengan lima hari waktu sekolah berarti ada penambahan waktu setiap harinya menjadi delapan jam waktu sekolah. Ini nggak bener ini. Anak-anak pasti akan terenggut waktu bermain dan bersosialisasinya dengan teman sebayanya," kritiknya.

Alih-alih sebagai bagian program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Mizar menilai justru hal ini sangat berpotensi akan menjadi “payung” kaum radikal yang selama ini menginfiltrasi ekstrakulikuler sekolah.

"Ini sama saja melegitimasi dan menfasilitasi gerakan radikal yang selama ini telah menginfiltrasi ekstrakulikuler sekolah-sekolah kita," tambahnya.

Mizar menambahkan, ada kekuatiran berbagai pihak akan hangusnya lembaga pendidikan non-formal seperti madrasah yang biasanya digelar setiap hari sepulang sekolah. Belum lagi siswa yang pulang sore akan sangat lelah jika malam harinya harus keluar ke masjid atau tempat ustadz belajar ilmu agama.

Sekalipun ada niat mengakomodir lembaga pendidikan non-formal dari pihak Kemendikbud seharusnya sudah ada konsep dan rumusannya.

"Saya pikir hal ini juga perlu dipertimbangkan oleh Pak Menteri. Ini malah akan merusak tradisi kita. Kasihan anak-anak kalau sekolah sudah sampai sore lalu malam harinya harus ngaji ketempat guru atau kyai. Apa iya kebijakan ini maksudnya itu? kan ini sama saja mencari tikus dengan cara membakar lumbung pagi," terangnya.[wid]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA