"Setelah ada kesepakatan dengan Filipina, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah mengekploitasi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dan bagaimana merancang patroli keamanan laut agar tidak terjadi lagi
illegal fishing. Pencurian ikan kita cukup mengkhawatirkan," ujar anggota Komisi I DPR, Moh Arwani Thomafi dalam rapat kerja bersama Dirjen Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum HAM di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (18/4).
Menurut legislator Partai Persatuan Pembangunan itu, penentuan posisi garis batas ZEE harus dipastikan berdasarkan hasil kajian agar tidak menimbulkan persoalan lagi.
Hal senada diutarakan Direktur Keamanan Perbatasan TNI AL, Kolonel TNI Yanual.
'Ini juga akan dapat menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya batasan kesepakatan kita bisa optimalkan kerja sama ekonomi,' papar Yanual.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menyatakan pembahasan lanjut ZEE RI-Filipina dijadwalkan Selasa pekan depan dengan mengundang Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perikanan dan Kelautan, juga Menteri Hukum dan HAM.
[wid]
BERITA TERKAIT: