PMN Ala Jokowi Menjerumuskan Banyak Direksi BUMN Ke KPK

Hingga kini penggunaan PMN dinilai masih sangat tertutup buat publik. Padahal PMN juga duit negara.

"Jadi APBN ini semua duit dikasih ke BUMN, tetapi pengawasannya kosong alias nol. Dipercayai begitu saja kalau BUMN itu baik, padahal kita tahu BUMN itu bancakan banyak orang," kata Direktur Centre Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Minggu, 19/3).

Ketertutupan ini justru menurut dia, mengindikasikan adanya penyimpangan.
Alih-alih mencari investor dengan jaminan pemerintah, perusahaan BUMN bisa saja melaksanakan proyek tanpa melalui tender alias penunjukkan langsung.

"Siapa sekarang yang mengawasi perusahaan BUMN, dengan pola seperti itu? nggak ada. DPR juga nggak bisa, hanya bisa mengawasi namanya kementerian. Itu kan bukan kerjanya kementerian," terangnya.

Apalagi skema pembangunan masing-masing perusahaan BUMN berbeda-beda dan tidak dipahami anggota dewan. Pada bagian lain menyoroti anggaran kementerian saat ini, menurut Uchok, sangatlah minin.

"Contoh Kementerian Desa, itu anggarannya kering malah lebih banyak ke BUMN. Bagaimana mau bangun desa, tapi anggaran di kota semua, di tangan BUMN," kritik Uchok, membandingkan.

Uchok melanjutkan, seharusnya indikasi keberhasilan pembangunan nasional ada di kementerian, bukan di perusahaan BUMN.

"Fokusnya mengerjakan infrastruktur BUMN berarti bukan prestasi presiden, tidak bisa diukur disitu," tegasnya.

Jika pola kebijakan Presiden Jokowi seperti ini terus dipertahankan, ia memperkirakan bakal banyak komisaris dan direksi BUMN dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jokowi ini menjaga defisit, karena dia takut defisit. Kalau masuk ke perusahaan BUMN kan tidak masuk APBN. Ini akal-akalan juga," tukasnya.[wid]