JK Ingatkan Berpolitik Jangan Selalu Berorientasi Kekuasaan

"Memang politik itu suatu cara untuk mempunyai kewenangan berbuat kemajuan bangsa. Sekarang cara berpikir bukan lagi mencari kekuasaan, seka­rang kita bersama-bersama membangun bangsa, siapapun yang mempimpin," kata JK saat membuka Rapat Kerja Nasional Institut Lembang Sembilan (IL9) di Hotel Mercure, Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, JK mengatakan, sesungguhnya politik sudah tidak menjadi masalah di Indonesia. Sebabnya, lanjut dia, iklim politik sudah sangat cair.

Terbukti, kata JK, partai poli­tik (parpol) yang berhadapan di satu daerah dalam konteks pilkada, bisa bersatu di daerah lainnya karena mengusung calon kepala daerah yang sama.

"Contohnya pilkada. Pada saat pilkada pemungutan suar­anya tidak ada konflik. Partai itu saling silang. Hari ini Golkar dengan PDIP, di kabupaten sebe­lahnya Golkar dengan Nasdem berlawanan dengan PDIP. Jadi, tidak akan ada yang saling berlawanan. Jadi nanti pas per­hitungan suara di sana masalah pribadi sudah tidak ada. Jangan lihat sisi politik, tapi dari sisi yang beda," ungkapnya.

"Jadi tidak akan ada yang salingberlawanan. Artinya ada­lah tidak usah kita lihat sisi politik terlalu besar tapi lihat bagaimana membangun bangsa ini," sambung bekas ketua umum Golkar ini.

Wapres menambahkan, diben­tuknya "Institut Lembang 9" salah satunya adalah untuk memajukan bangsa dan mendorong masyarakat untuk maju. Dia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya memikirkan politik tapi juga punya jiwa wirausahaan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, ikatan koalisi partai politik di daerah tak mementingkan fragmentasi agama dan kesukuan calon kepala daerah yang bakal diusung dan didukung. Partai politik, termasuk partai ber­basis agama lebih mengedepank­an peluang untuk memenangkan kontestasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap sikap partai-partai politik Islam di Papua yang men­dukung calon nonmuslim.

"Ikatan koalisi politik lokal lebih mengedepankan peluang untuk menang ketimbang frag­mentasi agama dan kesukuan. Di Papua partai-partai Islam mendukung calon nonmuslim di Pilkada karena kepentingannya, bukan lagi fragmentasi agama dan suku, namun sudah bergeser pada koalisi untuk pemenangan pilkada," kata Titi dalam keterangan persnya, kemarin.

Titik menyatakan, koalisi politik di Pilkada sangat len­tur dan cair, bahkan melam­paui sekat-sekat suku, ras, dan agama. Dicontohkan, di wilayah Indonesia timur, seolah telah menjadi konsensus bahwa pasan­gan calon merupakan perpaduan antara kelompok mayoritas dan minoritas agama.

"Misalnya kalau calon gubernur di Papua Barat Kristen, biasanya wakilnya muslim," katanya.

Demikian juga di Maluku, juga terjadi hal yang sama. Sementara di Sumatera, partai politik biasan­ya memadukan suku Melayu dan non-Melayu. Jika calon kepala daerahnya dari suku Melayu, wakilnya dari non-Melayu atau Jawa yang di Sumatera Utara disebut Pujakesuma, putra Jawa Keturunan Sumatera.

"Percampuran agama dan suku dipakai sebagai katalisa­tor konflik di daerah untuk membangun harmonisasi antar warga di daerah bersangkutan," katanya. ***