"Jangan Bawa Urusan Pilkada Ke Ranah Kerja"

Djarot berharap, DPRD DKI tidak membawa urusan politik Pilkada DKI ke ranah kerja.

Keempat fraksi itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F Gerindra).

"Begini ya, DPRD itu kan terdiri dari banyak fraksi, ada beberapa fraksi katanya mem­boikot. Memboikotnya itu kan saat ada rapat-rapat dengan Pak Gubernur Ahok, tapi yang rapat kan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kami minta garis bawahi, tolonglah harus kita perhatikan itu bukan kepentingan politik jangka pendek, artinya jangan semua dikaitkan dengan pilkada," kata Djarot di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, kemarin.

Djarot mengatakan, kepent­ingan lebih utama adalah fung­si DPRD sebagai wakil rakyat dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Penolakan rapat malah akan membuat perso­alan baru.

"Jangan hanya karena pilkada semua cara dilakukan. Jadi kami mengimbau agar rapat-rapat itu tetaplah den­gan SKPD, tentunya fraksi lain tetap bersedia ikut rapat SKPD," jelas mantan Walikota Blitar ini.

Salah satu contoh rapat SKPD yang menjadi skala prioritas, menurut Djarot, ada­lah menyiapkan pembahasan dan beberapa Raperda yang sudah diajukan Pemprov DKI. Namun hingga saat ini tinda­kan boikot 4 fraksi tersebut belum mengganggu kinerja Pemprov DKI. "Belum, belum (mengganggu), belum ada rap­at. Kita lagi fokus penanganan banjir," imbuhnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Djarot akan berkomunikasi dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait dengan beberapa Raperda yang sudah diajukan namun belum dibahas di DPRD. Dia menyerahkan keputusan tetap ikut rapat komisi atau tidak kepada pihak DPRD.

"Kami akan komunikasi sa­ma Ketua DPRD Pak Pras, un­tuk ya nggak apa-apa mengundang rapat, kan boleh. Entah datang atau tidak datang dalam rapat komisi, kita serahkan sama teman-teman DPRD," tambahnya.

Empat fraksi DPRD DKI yang menolak rapat bersama eksekutif adalah Gerindra, PKS, PPP, dan PKB.

Soal penolakan rapat ini, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menepis ang­gapan 4 fraksi memboikot. Menurut Sani, sapaan akrab poitisi PKS ini, DPRD DKI hanya menunggu surat tertu­lis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bentuk kejelasan status Ahok. "Bukan boikot ya, karena kita menunggu kejelasan status saja. Kalau Mendagri mengel­uarkan surat tertulis terkait sta­tus Pak Basuki, nah itu ya kita akan lebih enak gitumelakukan raker," kata Triwisaksana.

Menurut Sani, jabatan Ahok bisa dialihkan ke Plt gubernur sambil menunggu tuntutan jaksa dalam kasus penodaan agama, yang sidangnya masih berjalan. ***