Senator Jakarta: Tangkap "Penumpang Gelap" Sebelum Aksi 212

Oleh karena itu, untuk melindungi rakyat yang dengan tulus ingin salat Jumat berjamaah, istigasah, dan maulid akbar pada Aksi 212, Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris meminta Polri segera mengamankan dan menangkap "penumpang gelap" yang ingin memanfaatkan aksi nanti untuk melakukan makar.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, himbauan Polri untuk tidak melakukan Aksi 212 merupakan hal yang wajar. Namun, bangsa ini sudah sepakat bahwa demonstrasi dan menyampaikan pendapat di depan umum dijamin konstitusi. Karena dijamin konstitusi, negara harus melindungi dan memfasilitasi.

"Makar itu kan kejahatan serius, makanya harus dicegah dan segera ditindak tegas, jangan sampai jadi isu liar. Saya berharap Polri bisa menangkap "penumpang gelap" yang mau makar tersebut sebelum 2 Desember, agar rakyat bisa tenang menunaikan hak konstitusionalnya menyampaikan pendapat di depan umum," tegas Fahira dalam rilisnya, Rabu (23/11).

Rencananya, aksi damai nanti hanya berisi salat Jumat berjamaah, istigasah, dan maulid akbar serta menuntut kesetaraan penegakan hukum dengan menahan tersangka dugaan penistaan agama. Jika ada oknum yang mau menunggangi kegiatan positif ini untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, menurut Fahira, oknum tersebut, bukan hanya keterlaluan dan merendahkan ulama serta rakyat, tetapi juga sudah menjadi pelaku tindakan pidana serius yang harus segera ditangkap dan diadili.

Fahira menegaskan, para ulama dan peserta Aksi 212 nanti, bukanlah orang-orang yang tidak paham hukum dan mudah ditunggangi oleh kepentingan siapapun. Sehingga, sangat disayangkan jika ada opini bahwa Aksi 212 punya agenda menjatuhkan pemerintahan yang sah karena akan mendistorsi makna dan tujuan utama dari aksi ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebelum 2 Desember, ada koordinasi yang intensif antara GNPF MUI dengan aparat keamanan untuk saling menjaga agar aksi ini benar-benar berjalan tertib.

"Saya tidak ingin timbul persepsi di masyarakat bahwa isu makar bertujuan untuk menakut-nakuti rakyat yang ingin berpartisipasi dalam aksi damai 2 Desember nanti. Persepsi seperti ini tidak baik, karena bisa merusak harmoni bangsa. Polisi memang punya hak mengingatkan. Namun, sekali lagi saya sampaikan, rakyat juga punya hak menyampaikan pendapat di muka umum. Saya harap sebelum 2 Desember ada koordinasi yang intensif semua pihak yang terkait, sehingga aksi 2 Desember, benar-benar menjadi aksi yang super damai," tukas dia. [rus]