Demikian disampaukan anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Senin, 21/11). Sukamta sendiri sudah berkomunikasi langsung dengan Menlu Retno tentang pembantaian yang dialami etnis Rohingya tersebut.
Namun, tak cukup sampai disitu. Menlu Retno Marsudi sebaiknya segera memanggil duta besar Myanmar untuk klarifikasi.
"Saya kira Dubes Myanmar dan juga Pemerintah Myanmar harus memahami bahwa situasi Muslim Rohingya menjadi perhatian serius Negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim," ucapnya.
Selain itu, menurutnya, juga perlu memanggil duta besar Bangladesh di Jakarta. Menlu bisa mendorong pemerintah Bangladesh agar mau menerima dan menampung Muslim Rohingya yang terdampar di perbatasan Banglades.
"Secara pribadi, saya kehabisan kata-kata. Tindakan militer Myanmar seperti bangsa Barbar yang mendiami Eropa pada zaman kegelapan. Tingkah laku mereka sama sekali tidak menghargai nyawa manusia. Ini sudah abad XXI, tetapi masih ada negara yang berperilaku seperti itu," tegas wakil rakyat dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Sukamta menambahkan terkait langkah diplomasi, bahwa Komisi I DPR RI berharap agar pemerintah Indonesia dan ASEAN terus bekerja keras menekan rezim pemerintah Myanmar. Tujuannya, agar stabilitas dan perdamaian dapat segera terwujud di Rakhine. Terlebih, ASEAN harus bersikap lebih tegas, pendekatan persuasif dan kompromis terbukti gagal menghentikan pembantaian terhadap Muslim Rohingya.
"ASEAN menganut prinsip tidak mengintervensi (not interfere) terhadap urusan dalam negeri setiap anggotanya. Saya kira momen genosida ini bisa menjadi momentum ASEAN untuk mengevaluasi prinsip ini. Kalau perlu ASEAN membuat kebijakan lebih tegas terhadap Myanmar jika rezim di Myanmar tetap berlaku zalim kepada kaum minoritas Rohingya," ucapnya.
Takhanya itu, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini juga berharap tekanan internasional yang lebih besar dalam hal ini PBB perlu diwujudkan dengan target.
"Pertama, tentara Myanmar untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Kedua, pemerintah Myanmar harus membuka akses tim investigasi dari PBB dan juga relawan kemanuasiaan internasional yang akan masuk," tandasnya.
[zul]
Langkah Kementerian Luar Negeri RI yang secara aktif terus memantau perkembangan dan kondisi yang dialami umat Muslim etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar diapresiasi. 
BERITA TERKAIT: