Breaking News:

Machado Serahkan Nobel Perdamaian kepada Trump

Herdman Tak Gentar Timnas Masuk 'Grup Neraka' di Piala ASEAN 2026

Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Ambruknya Crane di Thailand

Partai Gema Bangsa Deklarasi di JCC, Undang Seluruh Parpol

Tersangka Heri Sudarmanto Masih Terima Uang Pemerasan Meski Sudah Pensiun

Jumat, 16 Januari 2026

  • Translate Berita Bahasa Inggris

Politik

Read English Version Translate Berita Bahasa Inggris

Rachmawati: Pilkada Jakarta Bisa Jadi Pintu Masuk Liberalisme

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Kamis, 27 Oktober 2016, 14:37 WIB
Rachmawati: Pilkada Jakarta Bisa Jadi Pintu Masuk Liberalisme
Rachmawati Soekarnoputri/Net
rmol news logo . Pemilihan Gubernur DKI Jakarta seperti promotor tinju. Sebab ada backing Amerika Serikat (AS) dan juga ada backing China, sebagaimana tafsir gambar harian Rakyat Merdeka.

BERITA TERKAIT:

Polemik Pilkada, Kedaulatan Rakyat, dan Masa Depan Demokrasi Pancasila
Polemik Pilkada, Kedaulatan Rakyat, dan Masa Depan Demokrasi Pancasila
Komisi II DPR: Seluruh Opsi Pilkada Bukan Barang Haram
Komisi II DPR: Seluruh Opsi Pilkada Bukan Barang Haram
Hipokrisia Kolektif: Pilkada Langsung, Penyesalan Tiada Akhir
Hipokrisia Kolektif: Pilkada Langsung, Penyesalan Tiada Akhir
Pilkada Lewat DPRD Justru Berisiko Rugikan Partai Penguasa
Pilkada Lewat DPRD Justru Berisiko Rugikan Partai Penguasa
Pilkada Lewat DPRD Lebih Menguntungkan Parpol Lama
Pilkada Lewat DPRD Lebih Menguntungkan Parpol Lama

Demikian disampaikan tokoh nasinal Rachmawati Soekarnoputri. Namun demikian, Rachma memastikan, bahwa rakyat sudah tahu semua hal, yang bukan saha terjadi dalam Pilkada, melainkan juga dalam Pilpres. Dalam Pilpres ada backing dua raksasa imperialis yang sudah bertarung memperebutkan lahan Indonesia.

"Mereka menjadikan state-actor sebagai pion pertarungan kelas berat, dua raksasa tersebut. Lalu dimana posisi kedaulatan bangsa?" kata Rachma beberapa saat lalu (Kamis, 27/10).

Posisi Indonesia, jelas Rachma, memang sudah tergadai sejak Orde Baru sampai dengan 2003 ketika Presiden Megawati mengamandemen UUD 1945 dan lanjut dengan Inpres 8 yang melegalkan pelaku korupsi BLBI lewat Surat Keterangan Lunas bagi para obligor. Hal ini kemudian mereka menjadikan mereka sebagai buffer zone kebijakan penguasa.

"Inilah awal hancurnya Pancasila dan Trisakti Bung Karno. Waspadalah pilkada adalah pintu masuknya liberalisme yang akan menghancurkan Sumpah Pemuda dan NKRI," demikian Rachma. [ysa]

BACA JUGA:

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD
Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD
PKS Kaji Wacana Pilkada Lewat DPRD
PKS Kaji Wacana Pilkada Lewat DPRD

< SEBELUMNYA

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

BERIKUTNYA >

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

APPS RMOL.ID
Apple Android
PERTAMINA NEWS Inside

Copyright © 2026 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.