OTT Polri Di Kemenhub Bukti Reformasi Birokrasi Gagal

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Jumat, 14 Oktober 2016, 14:47 WIB

Pemberantasan pungutan liar di Kementerian Perhubungan mestinya tak melibatkan Kepolisian. Apalagi sampai melakukan operasi tangkap tangan.

BERITA TERKAIT:

Menurut anggota DPR dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono Irjen Kemenhub seharusnya cukup mengerahkan PPNS untuk menyidik kasus tersebut.

"Sebagai wakil rakyat, saya prihatin terhadap kasus di Kemenhub melibatkan kepolisian dan heboh," jelasnya dalam dalam keterangan pers, (Jumat, 14/10).

"Harusnya jalankan dulu tugas Irjen dan PPNS dengan baik, baru polisi dilibatkan jika terbukti pidana," sambungnya.

Menurutnya, penggerebekan yang dilakukan Polri tersebut justru menunjukkan pemerintah gagal mewujudkan reformasi birokrasi dan revolusi mental. [zul]