Bos Senator Yang Baru Ingin Amandemen Untuk Penguatan DPD

Hal itu ia ungkapkan dalam rangka penguatan DPD lewat Amandeman UUD ketika ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).

Pasalnya menurut dia, sebagai amanat UUD, DPD menjadi simbol aktualisasi peran daerah dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional. Dimana untuk mewujudkan itu, DPD berkomitmen terus perbaiki kelembagaan dengan peningkatan kualitas anggota.

Upaya penguatan pernah dilakukan melalui putusan MK 2012. Tapi dalam pelaksanaan UU MD3 belum sepenuhnya didasarkan pada putusan MK.

"Sangat disayangkan dari sisi pelaksanaan tugas dari Oktober 2004 sampai Agustus 2016, DPD udah ajukan 68 RUU, 245 pandangan dan pendapat, 76 pertimbangan, dan 184 hasil pengawasan. Hasil sia-sia. Karena nggk maksimal," ujarnya.

Padahal, tambah dia, dari tahun 2015 sampai 2016, DPD sudah menerima laporan sebanyak 7.621 permasalahan di daerah.

Nah, untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, penguatan DPD melalui amandemen UUD menjadi jalan konstitusional bagi penguatan peran daerah itu sendiri.

"Kita ingin bagian DPD sebagai lambang terhormat, aspiratif dan mampu luruskan sejarah bangsa untuk tunduk dan patuh dalam kehidupan bernegara. Kehadiran DPD dalam sistem tata negara telah masuki lebih dari 10 tahun. DPD sangat berusaha menjembatani sistem tata negara Indonesia melalui perubahan UUD," tukas senator asal Bengkulu ini. [rus]