Meski begitu, pengamat politik M. Qodari mengatakan bahwa sikap Boy keluar dari PDIP rentan dipolitisasi oleh lawan-lawan politik yang anti Ahok.
"Ini bisa dipolitisir. Yang tidak suka Ahok bisa jadikan ini kampanye bahwa di internal PDIP ada yang keluar karena menolak Ahok," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9).
Meski Boy sudah tidak lagi menjabat struktural penting di PDIP DKI tetapi namanya masih memiliki muatan sosial yang besar. Mengingat, Boy merupakan anak dari Ali Sadikin, gubernur terbaik yang pernah dimiliki ibu kota.
"Muatan sosial Boy tidak main-main. Jadi tergantung ini bagaimana kapitalisasi dari lawan-lawan Ahok," ujarnya.
Qodari meyakini setelah meninggalkan partai banteng, Boy tidak akan langsung menerima tawaran dari partai lain untuk menjadi juru kampanye melawan Ahok di Pilkada DKI.
"Beliau tidak setuju Ahok, beliau mundur. Tapi beliau tetap tidak akan melangkah jauh (pindah partai atau jadi jurkam)," tandas direktur Indobarometer tersebut.
Kabar Boy akan hengkang dari PDIP sudah beredar lama. Dia disebut-sebut sebagai tokoh PDIP DKI yang menegaskan akan mundur jika Megawati mengusung Ahok di pilkada. Boy berpandangan kebijakan dan sikap Ahok saat memimpin ibu kota bertolak belakang dengan ideologi PDIP, sehingga tidak
layak diusung kembali sebagai cagub.
Awal
Maret 2016, Boy menyatakan mundur dari posisi ketua DPD PDIP DKI.
Ketika itu, pengunduran dirinya terkait dengan sikap Fraksi PDIP di
DPRD DKI. Di mana, Boy menganjurkan untuk menolak Raperda tentang Rencana
Zonasi dan Tata Ruang Wilayah Pesisir, Pantai Utara dan Pulau-pulau
Kecil, namun kader PDIP di Kebon Sirih malah setuju dan mendukung
reklamasi. Anjuran Boy agar Fraksi PDIP mendorong dan mengajukan Hak
Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Ahok juga tidak dihiraukan.
Selain
sebagai ketua DPD PDIP DKI, Boy pernah bertugas sebagai ketua Tim
Sukses Jokowi-Ahok di Pilkada DKI 2012 dan sukses menghantarkan PDIP sebagai
pemenang pileg dan pilpres saat 2014 di Jakarta.
[wah]
BERITA TERKAIT: