Terlebih, saat ini Sinematek harus merampungkan digitalisasi arsip film yang berjumlah 2.500 film. Digitalisasi dibutuhkan agar film yang masih berupa pita bisa tahan lebih lama saat penyimpanan.
"Kegiatan begini kan non komersil karena cuma peliharaan, maintenance, dan apresiasi. Sementara mereka harus survive dan berkelanjutan. Jadi, pemerintah DKI punya tanggung jawab untuk mengembangkan ini," jelasnya di sela meninjau arsip film Indonesia di Kantor Sinematek Indonesia, Kuningan, Jakarta (Rabu, 14/9).
Menurut ekonom senior Indonesia itu, sebenarnya ada contoh pemimpin DKI Jakarta yang peduli pada dunia seni dan film, yakni Ali Sadikin. Di bawah kepemimpinannya, Jakarta berhasil membangun banyak taman, Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin, pasar seni, gelanggang remaja, dan pusat kesenian lain.
"Kita harus belajar dari Bang Ali karena dia punya visi membangun Jakarta dengan budaya. Padahal Indonesia saat itu sedang transisi dan krisis, tapi Bang Ali pikirannya jauh ke depan. Tidak seperti saat ini yang terlenakan pembangunan fisik saja," jelas Rizal Ramli.
Rizal Ramli yang mendapat dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 memiliki visi mengubah ibu kota menjadi kota yang ramah dan menyenangkan melalui pendekatan budaya. Jakarta akan disulapnya menjadi pusat kesenian Tanah Air, sehingga generasi muda memiliki warisan budaya atau heritage untuk dikenang sepanjang masa.
"Kita bangun ruangnya, bangun jiwanya, baru kita bangun badannya. Jangan bangun bangunan fisik saja," sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia Djonny Syafruddin mengaku setuju. Menurutnya, apa yang disampaikan Rizal Ramli sangat mirip dengan Ali Sadikin.
"Bang Ali statement-nya sama seperti ini. Kata beliau, orang film harus ada alamatnya, nah ini alamatnya," tambah Djonny.
[wah]
BERITA TERKAIT: