Polling tersebut digelar antara 29 Agustus hingga 7 September 2016. Hasilnya, mayoritas menolak GBHN dimasukkan dalam Amandemen UUD 1945. Sebanyak 68% menolak, dan sisanya menyetujui agenda GBHN dikembalikan lagi.
Di antaranya George Pietro menuliskan pendapatnya: "menolak karena GBHN produk rezim lama yang seharusnya tidak digunakan lagi di era reformasi saat ini". Sementara akun bernama Nuzul Fahmi mengatakan bahwa: "pilar untuk pembangunan jangan diotak-otak lagi, yang perlu dibenahi adalah kebijakan baik mikro maupun makro".
Publik juga menyatakan ketidaksetujuan jika Presiden kembali menjadi mandataris dan bertanggung jawab kepada MPR. Sebanyak 73,3% menolak, sedangkan sisanya setuju. Akun Sandi Arifiantoro berpendapat bahwa kalau kembali lagi Presiden sebagai mandataris MPR, rakyat tidak berkuasa atas demokras di Indonesiaâ€.
GBHN atau acuan perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru tersebut diwacanakan untuk dihidupkan kembali melalui amandemen terhadap UUD 1945. Agenda mengembalikan GBHN dimunculkan bersama dengan usulan penguatan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam keterangan persnya, PSI sendiri melihat upaya tersebut mencederasi kemajuan demokrasi Indonesia yang partisipatif.
Saat ini sistem perencanaan pembangunan nasional sudah berjalan secara partisipatif, meskipun belum tergambar secara maksimal dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Menengah (RPJM).
Sementara itu, dalam hal harmonisasi antara program pemerintah pusat dengan daerah, berdasarkan pollingyang dilakukan PSI, mayoritas publik juga menyatakan setuju peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dikuatkan. Sebanyak 58,7% setuju, dan sisanya menolak penguatan peran DPD.
Akun Alpian Otni Magho membandingkan fungsi DPD sama seperti Senat di Amerika, terutama dalam hal pembentukan undang-undang, DPD bukan hanya mengusulkan tetapi ikut membahas dan mengesahkan.
Eka Sanjaya menuliskan opininya untuk "menolak kemunduran dan ingin supaya Indonesia melangkah ke depan dan semakin maju dari segi berdemokrasi".
PSI sendiri berharap partisipasi politik warga negara terus ditingkatkan di semua lini kehidupan berbangsa. PSI menginginkan demokrasi Indonesia terus bergerak maju, seperti tagar yang berkumandang di linimasa Twitter: #IndonesiaMoveOn.
[zul]
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan polling melalui platform media sosial Facebook untuk melihat tanggapan netizen tentang wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 
BERITA TERKAIT: