‎
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Aufklarung Institut, Dahroni Agung Prasetyo, menanggapi pernyataan Anggota Timses Setya Novanto sebagai calon ketum Golkar, Ridwan Bae, yang tidak sepakat dengan Wapres Jusuf Kalla. Sang Wapres yang juga mantan Ketum Golkar itu menginginkan sosok ketum baru Golkar ke depan adalah yang mumpuni dan tidak punya catatan hukum masa lalu.
Sementara Ridwan menilai perkataan JK itu s‎ebagai bagian dari kampanye hitam kepada calontertentu.
‎
Menurut Dahroni, seharusnya Ridwan, sebagai kader Golkar, paham bahwa calon ketum harus benar-benar digodok kapasitas dan integritas di dalam internal Golkar sendiri. Bila tidak, maka lagi-lagi ketum Golkar tidak laku dijual ke publik, sehingga akhirnya mempemalukan Golkar di masa mendatang.‎
‎
"Apa mau setiap akan Pemilu atau Pilpres, Golkar diolok-olok karena ternyata ketua umumnya membawa beban persoalan hukum? Ini benar-benar akan menjadi musibah elektoral yang memilukan bagi Golkar," tegas Dahroni, Rabu (2/3).‎
‎
Dia melanjutkan, kompetisi antarparpol saat ini tak melulu soal persaingan keandalan jaringan politik hingga ke akar rumput. Melainkan juga terkait erat dengan persepsi publik terhadap kinerja serta personal elite parpol tersebut.
"Ini lah sebagai konsekuensi informasi semakin terbuka lebar dan tak mengenal batas. Ridwan Bae seharusnya sadar diri soal itu, jangan malah menutupinya," ungkap Agung. ‎
‎
Ditegaskan juga bahwa tahun 2016 merupakan tahun penentuan bagi Partai Golkar. Bukan semata tahun rekonsiliasi pasca perpecahan, kata Agung, tahun 2016 adalah juga tahun yang menentukan apakah Partai Golkar akan berjaya kembali di 2019.
"Di dua pemilu terakhir, Golkar sudah tak menjadi nomor satu. Maka itu Golkar harus benar-benar menampilkan citra yang bersih. Penampilan paling utama yang mudah dikenal publik dan dijadikan simbol partai tentu saja adalah sosok sang ketua umum," jelasnya.‎
"Karena itu, kehendak kader-kader Golkar yang mau agar calon ketua umum Golkar mendatang harus bebas dari masalah hukum, sangat bisa diterima akal sehat. Ini merupakan kehendak politik internal yang baik, agar Golkar kembali berjaya," tambah Dahroni.
Untuk diketahui, lanjut Dahroni, Ridwan Bae memang menjadi Timses Setya Novanto yang dirundung banyak masalah hukum dan etika. Setelah berbagai kasus, terakhir Novanto tersandung dalam kasus 'papa minta saham', terkait dugaan pemufakatan jahat mengatasnamakan Presiden dan Wapres meminta jatah saham Freeport. Di Parlemen, setelah terlanda kasus etika kehadiran di kampanye bakal capres AS Donald Trump dan sidang MKD terkait 'papa minta saham', Novanto kembali terkena dugaan kasus 'papa minta absen'.
[rus]
. Apabila Partai Golkar membiarkan ketua umumnya ke depan memiliki beban hukum, maka selama beberapa tahun ke depan Golkar akan terus diolok-olok publik hingga berujung pada musibah elektoral di Pemilu 2019. Para calon ketum dan anggota tim sukses pun diminta untuk merenungkan serta mengingat resiko bagi Golkar di masa mendatang. 
BERITA TERKAIT: