Untuk menanggulangi hal itu, maka sudah seharusnya kiblat bangsa segera diluruskan. Salah satu caranya adalah memperbaiki akar masalah dari semua problematika ini.
Begitu ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Beni Pramula dalam pertemuan Seratus Tokoh dari berbagai kalangan di Sekretariat Rumah Rakyat, Tebet, Jakarta (Rabu, 8/7). Pertemuan itu bertujuan untuk mendiskusikan wacana kembali ke UUD 1945 dan Pancasila, serta membahas problematika kebangsaan dan kepemimpinan.
"Itu semua berawal dari diamandemennya UUD 1945. Pasalnya, Amandemen ini tidak terlepas dari skenario dan intervensi negara imprealis. Perlu dicatat UUD 1945 lahir dari pikiran pejuang Indonesia yan murni, berpikiran jernih, tulus dan ikhlas dalam berjuang, serta digali dari akar budaya Indonesia. Jadi ini penting untuk kita kembalikan ke khittahnya," ujar Beni.
Ia kemudian menjabarkan bahwa reformasi yang digulirkan 17 tahun lalu ‎seharusnya menjadi masa peralihan sejarah pemerintahan Indonesia dari sistem otoritarianisme menjadi sistem yang demokratis. Reformasi seharusnya juga bisa melepaskan rakyat dari pasungan kekuasaan menuju kebebasan.
Namun sayang, lanjutnya, tuntutan amandemen UUD 1945 mengalir deras usai reformasi tercapai. Alasannya, UUD 1945 telah dinilai menjadi faktor utama terbentuknya pemerintahan tiran dan juga dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
"Tuntutan tersebut terus memaksa agar UUD 1945 diamandemen dengan dalih demi perubahan. Amandemen tak bisa dielakkan lagi karena kegenitan reformasi dan euphoria parubahan ketika itu," jabarnya.
Dalam euphoria itu, sambung Beni, banyak kalangan yang menuntut amandemen tidak menyadari bahwa perubahan yang dituntut itu adalah bagian dari skenario besar penjajah kedaulatan bangsa untuk menguasai negara dunia ketiga seperti Indonesia.‎
"Sebagai bangsa yang punya akar budaya dan berkepribadian sendiri, pertentangan terhadap UUD 1945 apalagi mengubahnya adalah kekeliruan yang sangat fatal. Karena UUD '45 adalah konstitusi yang lahir dari semangat budaya bangsa dan manifestasi ketulusan para pendiri negara ini," lanjut presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika itu.
Beni melanjutkan, sejak awal para pendiri bangsa telah bertekad‎ memakmurkan rakyat. Tidak seorang dari mereka yang mengutamakan diri pribadi di atas kepentingan bangsa. Untuk itu, sudah selayaknya apa yang dicita-citakan para pejuang bisa diwujudkan oleh pemimpin saat ini, bukan malah mengubah apa yang sudah ditetapkan sebagai cita-cita bangsa.
"Dengan susah payah mereka merpersatukan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Mereka merajut ke-Bhinneka-an dalam satu bangsa yang berdasar Pancasila dan UUD '45 yang merupakan galian dari akar budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Jangan sampai penyatuan itu kemudian dibiarkan dicabik-cabik oleh "orang asing" yang membuat kita asing dengan tujuan berbangsa dan bernegara," tandasnya.
Sementara itu, di antara 100 tokoh yang turut hadir di acara tersebut Isran Noer, Sri Bintang Pamungkas, H. Umar al Hamid, Kwiek Kian Gie, Rahmawati Soekarnoputri, Eka Gumilar, Faizal Assegaf, dan sejumlah purnawirawan TNI, ulama, serta beberapa tokoh-tokoh lainnya.
[rus]
. Kegaduhan politik, penistaan antar umat beragama, harga kebutuhan pokok yang melambung, hingga rakyat kecil yang diacuhkan pemimpin yang sibuk mengurusi politik merupakan segenap problematika negeri ini. Sayangnya, hal ini makin diperparah dengan pembiaran pemerintah terhadap para korporat yang secara leluasa merampok uang rakyat dan kasis korupsi yang makin sulit diatasi lantaran ada kongkalikong hukum. 
BERITA TERKAIT: