Tegakkan Hak Prerogatif, Jokowi Harus Pilih Menteri yang Bisa Nyaman Bekerja

Pengamat Politik dari CSIS, Philip J.Vermonte, mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus melaksanakan prinsip pemilihan menteri adalah hak prerogatif. Prinsipnya, lanjut Philip, reshuffle tak perlu dilakukan teburu-buru. Namun ketika kebijakan dikeluarkan, hasilnya memang benar-benar komprehensif serta menjadi solusi.

Maka dari itu sosok menteri itu harus benar-benar bisa menjalankan visi misi presiden, bukan visi misi pribadi atau kelompok lain terkait si menteri.

"Intinya presiden harus berhati-hati soal reshuffle ini. Yang penting presiden bisa nyaman dengan orang yang dijadikannya menteri. Bisa dipastikan si menteri benar-benar membantu melaksanakan visi misi presiden, dan akan jadi orang kepercayaan presiden mengelola anggaran negara menjalankan pembangunan. Kalau orangnya tak cocok dengan presiden, ya susah," beber Philip dalam keterangan yang diterima redaksi (Rabu, 1/7).
‎
Dia lalu mengingatkan bahwa saat penyusunan reshuffle pertama kali, sangat terkesan kuat bahwa hak prerogatif presiden itu tak dihormati dan banyak diintervensi. Saat itu, beredar banyak nama-nama berkualitas bagus yang dianggap bisa bekerja sama dengan presiden. Namun belakangan nama-nama itu terlempar karena intervensi.

"Sekarang bisa dilihat hasilnya kerap dianggap kurang maksimal. Sekarang tampaknya pola seperti itu hendak dilaksanakan lagi. Bagi saya, ini menjadi agak aneh. Artinya penghormatan terhadap hak prerogatif presiden tak sungguh-sungguh dilakukan," kata dia.

Seharusnya, lanjut Philip, semua pihak menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan itu kepada Presiden Jokowi.

"Saya kira Pak Jokowi harus punya kebebasan penuh untuk menunjuk menterinya. Artinya, apapun keputusan Presiden Jokowi harus diterima dan dihormati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini," kata dia.

Lebih lanjut, Philip menilai bahwa dibutuhkan sosok menteri yang benar-benar loyal kepada Presiden. Selama ini, menurut dia, ada beberapa penyebab sehingga menteri kerap jalan sendiri dan tak terkoordinasi. Salah satu yang paling utama adalah loyalitas terbagi dua, satu ke presiden dan satu ke kelompoknya yang lain baik parpol maupun kelompok usaha.

"Jadi dibutuhkan menteri yang paham bahwa mereka ditunjuk sebagai wakil partai, tapi begitu jadi menteri, dia adalah pembantu presiden. Sosok menteri itu bukan negarawan kalau loyalitasnya ganda. Itu yang harus disadari menteri dan Pak jokowi sendiri. Harus ada strategi dan gerakan menegakkan otoritas ke dalam," jelasnya.

"Sekali lagi saya ingatkan, sistem kita presidensial, kekuasan tertinggi di tangan presiden. Jadi siapapun harus menerima apapun keputusan presiden," tandas Philip.[dem]