Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi, setiap pergantian kekuasaan wajib berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Dia menolak pendekatan di luar sistem yang berpotensi memicu instabilitas.
Prabowo pun mengaku tidak keberatan jika dimakzulkan, selama ditempuh melalui mekanisme resmi di DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan tidak masalah,” tegasnya.
Kepala Negara kemudian mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak pergantian kepemimpinan yang berlangsung damai tanpa kekerasan.
“Bung Karno turun dengan damai. Pak Harto turun dengan damai. Gus Dur turun dengan damai. Melalui proses, tidak melalui kekerasan,” tegasnya.
Untuk itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap percaya pada sistem yang telah dibangun para pendiri bangsa.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam ambisi dan ego sempit yang justru bisa dimanfaatkan kekuatan asing untuk memecah belah bangsa.
"Kita tidak sadar. Justru ratusan tahun, ego ambisi ini digunakan oleh kekuatan asing. Itu namanya diveda et impera," tegas Prabowo.
Pengamat Pengamat Saiful Mujani dalam forum Halal Bihalal di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026, menyerukan konsolidasi masyarakat sipil hingga aksi massa guna menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas setelah videonya beredar.
Ia beralasan, jalur formal seperti pemakzulan dinilai tidak lagi efektif karena kuatnya dukungan politik pemerintah di parlemen. Karena itu, ia mendorong tekanan publik sebagai alternatif.
"Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Hanya itu, kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini," kata Mujani dalam video yang beredar.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespons isu penggulingan pemerintah saat memimpin rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. 
BERITA TERKAIT: