Daerah yang disasar prioritas yakni Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
"Pemerintah tetap komitmen untuk membangun kawasan perbatasan. Jadi tidak hanya sekedar jargon belaka. Karena masalah perbatasan menjadi prioritas yang direalisasikan tahun ini. Saya tegaskan bahwa pemerintahan sekarang benar-benar menyulap kawasan perbatasan sebagai wajah dan harga diri bangsa," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar, dalam keterangannya, Rabu (24/6).
Dalam matrik alokasi untuk wilayah perbatasan Kalimantan Utara, Kementerian Desa mengalokasi program pengembangan kawasan. Misalnya, pengembangan daerah perbatasan yang dialokasikan kisaran Rp 10 miliar, pengembangan daerah pulau kecil dan terluar dialokasikan Rp 26 miliar, hingga penyiapan kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi kisaran Rp 23 miliar.
Menurut Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, khusus kawasan perbatasan, terpencil dan terluar, akan diminimalisir kondisi sebagai daerah rawan pangan dan juga rawan bencana. Sehingga, perlunya ditingkatkan aksesibilitas, juga melalui mitigasi dan rehabilitasi serta penanganan daerah pasca konflik.
Dan secara khusus, kata Menteri Marwan, akan mendorong jaringan komunikasi antar desa di kawasan perbatasan Kaltara dapat terbangun dengan maksimal. Karena itu, pihanya segera menggarap program pembangunan jaringan komunikasi dan informasi desa, sehingga setiap perkembangan maupun kendala yang dihadapi masyarakat desa di wilayah perbatasan bisa segera diinformasikan ke kabupaten, provinsi, maupun ke pemerintah pusat.
"Dalam program perbatasan, kami juga membangun fasilitasi bantuan peningkatan infrastruktur pendidikan, bantuan stimulan peningkatan pembelajaran berbasis alat peraga untuk SD, SMP, SMA," kata Marwan.
[dem]
. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, segera menggelontorkan anggaran Rp 58 miliar dari total realisasi Rp 90 miliar untuk membangun kawasan perbatasan Negara, khususnya di Kalimantan Utara. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: