Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (23/6).
Menurut Jajat, masuknya orang-orang non partisan (profesional) dalam kabinet Jokowi-JK terbukti tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan baik bagi rakyat maupun berbagai rencana program pemerintah.
"Saat ini adalah waktu yang tepat dan Jokowi tidak perlu lagi sungkan untuk memberikan jatah menteri kepada orang-orang berlatar belakang parpol," tegas Jajat.
Ia menilai, sangat wajar jika PDIP sebagai partai pengusung Jokowi meminta jatah kursi menteri lebih banyak, tidak hanya tambahan lima jatah kursi, bahkan bila perlu PDIP masih layak mendapat jatah 17 menteri dalam Kabinet Kerja. Pasalnya, tak dapat dipungkiri dampak baik dan buruknya kinerja pemerintahan Jokowi akan berimbas ke PDIP sebagai partai pengusung.
"Penentuan menteri merupakan hak prerogatif seorang presiden, akan tetapi tetap tidak pernah bisa lepas dari muatan politis. Jika Jokowi tetap ingin adanya pembagian jatah menteri yang adil antara parpol dan non partisan, reshuffle yang nanti dilakukan tidak akan memberi dampak apa-apa," tutup Jajat.
[rus]
BERITA TERKAIT: