Maka dari itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan bahwa Fraksi PKS tidak tabu dengan wacana revisi UU Pilkada.
"Revisi bukan hal yang tabu dan berlebihan, meski juga tidak selalu kemudian apa-apa direvisi. Untuk itu, apakah diregulasi pilkada perlu ada perbaikan? Kalau perlu maka tidak masalah direvisi," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 3/6).
Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI ini mencermati bahwa UU Pilkada masih menyisakan masalah, yaitu mengenai masalah anggaran dan legalitas partai yang berkonflik.
"Pilkada ini intinya adalah demokrasi yang dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi tidak boleh ada kekuatan rakyat yang tercecer. Ini harus ada solusi exit agar tidak ada politik yang tercecer," tandasnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: