Hal ini disampaikan tokoh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi kepada wartawan
Kantor Berita Politik RMOL petang ini di Jakarta (19/4).
Adhie menepis kecurigaan sejumlah pihak yang menganggap pertemuan itu upaya membungkam gerakan kampus yang mulai bergelombang melawan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dianggap sudah mengingkari janji-janjinya dalam pemilu, dan lebih mengabdi kepada kehendak asing.
"Gerakan kampus sekarang ini tidak bisa lagi dibungkam seperti di era SBY. Mereka sudah letih melihat para pembesar negara dan kaum priyayi (elite) politik terus membohongi rakyat yang faktanya sekarang kian menderita akibat pemerintah membiarkan harga-harga kebutuhan hidup terus melonjak," katanya.
Apalagi, menurut Adhie, kalangan kampus sekarang ini disuguhi pemandangan tak sedap mengenai korupsi. Karena Istana bukan saja melakukan pembiaran, tapi turut ambil bagian dalam penumpulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melawan koruptor.
"Jadi persoalannya bukan pada pembungkaman gerakan kampus, tapi pertemuan para pembesar Istana dengan tokoh pergerakan kampus itu rawan dipelintir. Kalau pihak Istana memelintir fakta (pertemuan), para aktivis kampus itu tak akan sanggup menetralisirnya," masih kata dia.
Makanya, untuk mengantisipasi adanya manipulasi hasil pertemuan Istana, mereka harus meminta penyelenggara (Watimpres) agar membuat "dialog itu bersifat terbuka dan setara".
Adhie menambahkan, jangan pertemuan ini dijadikan forum penjelasan (
policy) pemerintah dan mengecoh, sebagaimana dilakukan Istana kepada para pengamat politik senior LIPI pekan lalu.
"Apabila pertemuan itu dibuat menjadi semacam dialog terbuka, selain untuk menghindari fitnah terhadap mereka, masyarakat kampus juga jadi bisa melihat kualitas pimpinan mereka saat menghadapi penguasa yang punya seribu janji," demikian Adhie.
[dem]
BERITA TERKAIT: