"Ini buk Rini tidak mengerti mekanisme pengelolaan anggaran," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (18/12).
Menurut Wasekjen PKS itu prosedur penjualan aset negara bukan hal mudah, sebab harus melewati proses rumit dan penuh kontroversi. Pemerintah juga harus membentuk tim tender dan audit untuk menilai aset yang akan dijual.
"Ini belum termasuk soal potensi kecurigaan publik soal adanya 'permainan' di balik penjualan aset, itu rumit," ujar dia.
Fahri mengatakan ada cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan inefisiensi di gedung Kementerian BUMN. Yakni dengan mengurangi daftar pembangunan gedung instansi pemerintahan yang diajukan pemerintah dalam setiap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi kalau pemerintah sudah punya gedung jangan malah repot mau dijual. Coret saja rencana pembangunan gedung baru di APBN. Suruh (instansi) yang ingin membangun gedung baru pindah mengisi Kementerian BUMN," tandasnya.
[rus]
BERITA TERKAIT: