Menteri Susi: Harga Rokok Saya Lebih Mahal dari PNBP Perikanan

Diungkapkannya bahwa selama ini begitu banyak persoalan besar di bidang kelautan dan perikanan Indonesia yang tidak jadi sorotan pemerintah maupun masyarakat dan media massa.

Dalam pertemuan dengan para pimpinan media massa dan wartawan di Ballroom Grand Hyatt Hotel, Jakarta (Jumat siang, 7/11), Susi mengatakan bahwa persoalan terbesar adalah penangkapan ikan ilegal, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak ada aturan tegas yang mengatur kapal-kapal asing penangkap ikan.

"Persoalan yang dihadapi adalah rendahnya pendapatan negara dari perikanan," tegasnya.

Dijelaskannya, pengurusan sektor kelautan dan perikanan nasional menghabiskan uang negara sekitar Rp18 triliun setiap tahunnya. Anggaran tersebut digunakan untuk operasional Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar Rp 6,5 triliun, serta subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perikanan sebesar Rp 11,5 triliun. Dengan pengeluaran sebesar itu, total jumlah yang disumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan hanya Rp 300 miliar per tahun.

"Bayangkan, pendapatan dari kapal ikan besar itu hanya Rp 8.000 per gross tonnya. Rupiah, bukan dollar. Saya bilang, rokok saya saja lebih mahal dari PNBP per gross ton," ucapnya. [ald]