Demikian disampaikan Ketua Jakarta Transportation Watch (JTW), Andy William Sinaga dalam keterangannya, Senin (22/9).
Untuk itu, kata Andy, perlu dibentuk Kementerian Transportasi dan Logistik, atau Kementrian Perhubungan dirubah namanya Menjadi Kementerian Transportasi Dan Logistik. Dan dibentuk Direktorat Jenderal Logistik yang fungsinya membuat kebijakan dan menata sistem distribusi barang dan Jasa, sebagai salah satu pendukung roda perekonomian.
"Kementerian ini harus dipimpin oleh teknokrat yang berpengalaman dibidan infrastrutur transportasi dan logistik. Peran kementerian ini sebagai lembaga teknis dalam penataan sistem transportasi di Indonesia, juga harus diberikan tugas khusus dalam mendukung program Tol Laut yang akan membuka isolasi antar kawasan laut Indonesia yang lebih luas dari daratan. Luas laut Indonesia mencapai 3.257.357 km² dan daratan mencapai 1.919.443 km²," beber Andy.
Selain itu, sambung dia, pemerintahan Jokowi perlu mempersiapkan jumlah kapal-kapal logistik yang cukup, guna mempercepat konektivitas barang dan jasa.
Andy menambahkan, pihaknya mengingatkan bahwa penyediaan kapal logistik dan penumpang memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga langkah konkret dalam penataan sistem transportasi dan logistik di Indonesia perlu dilakukan secara tepat dan simultan. Selain itu untuk mendukung Tol Laut, perlu segera melakukan pembenahan infrastruktur transportasi laut dengan melakukan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia.
"Selain itu peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam transportasi laut juga perlu ditingkatkan, agar SDM transportasi Indonesia tidak tertinggal dari negara Asean lainnya," demikian Andy William.
[rus]
BERITA TERKAIT: