Terbukti Pada Masa Orla-Orba, Tafsir Distortif atas Pancasila Tak Bertahan

Fadli Zon dan Koalisi Merah Putih (KMP) serta para pendukungnya tentu berhak memperjuangkan mekanisme pilihan kepala daerah lewat DPRD. Tetapi tidak bisa mengatakan bahwa pilihan langsung bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila, yang berbunyi: 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'.

"(Karena) Hak yang sama dimiliki mereka yang menginginkan mekanisme pilihan langsung (pilsung). Jika pendukung pilsung itu mengatakan pilihan lewat DPRD tidak Pancasilais, mereka juga salah," tegas cendekiawan yang juga pengamat politik senior AS Hikam (Selasa, 16/9).

Karena baginya, pemilihan langsung atau tidak langsung adalah konstitusional dan sesuai Sila ke-4 Pancasila. Namun persoalannya adalah dari kedua mekanisme tersebut mana yang lebih baik dan lebih sesuai dengan cita-cita reformasi dan praktik demokrasi serta pemajuan demokrasi di negeri ini. "Itu saja," tegasnya.

Dalam perdebatan di Parlemen dan perbincangan di ruang publik boleh-boleh saja berbeda pendapat melalui adu argumentasi yang nalar dan bukti-bukti yang nyata. Namun jika perbincangan telah distortif dan manipulatif melalui retorika yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara nalar, maka harus dikritisi dan ditolak.

"Pada akhirnya, rakyat Indonesia yang akan menjadi subyek dan obyek dari pelaksanaan demokrasi. DPR dan DPRD adalah perwakilan rakyat, bukan rakyat itu sendiri. Sejauh para wakil rakyat memang masih mengikuti kehendak rakyat, maka tentu rakyat akan mendukung, Tetapi jika para wakil rakyat di Senayan melakukan manipulasi dan mencederai amanat para pemilihnya, maka mereka akan kehilangan trust dan dukungan rakyat," katanya mengingatkan.

Sejarah Indonesia sudah beberapa kali menunjukkan bukti bahwa ketika para politisi dan wakil rakyat melawan rakyatnya sendiri, maka merekalah yang akan kalah.

"Jadi saya mengingatkan FZ (Fadli Zon) dkk dalam KMP agar tetap berjuang sesuai kaidah-kaidah dan etika yang disepakati oleh rakyat Indonesia. Tafsir-tafsir distortif dan manipulatif terhadap Pancasila tidak akan mempan dan tidak akan bertahan, seperti yang pernah dilakukan oleh rezim Orla dan Orba dahulu," tandasnya. [rus]