Serius Bangun Maritim? Jokowi-JK Wajib Bentuk Kementerian Maritim dan Coast Guard

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>

LAPORAN: ADE MULYANA

Sabtu, 13 September 2014, 08:39 WIB

Serius Bangun Maritim? Jokowi-JK Wajib Bentuk Kementerian Maritim dan Coast Guard

Reformasi struktur kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat penting demi suksesnya pembangunan maritim. Karena itu, Joko Widodo-Jusuf Kalla harus melakukan empat langkah dalam reformasi kelembagaan di KKP.

BERITA TERKAIT:

"Pertama membentuk dan memantapkan keberadaan Kementerian Maritim yang bertanggungjawab atas orientasi program pembangunan infrastruktur, tol laut, kegiatan bisnis, industri dan jasa maritim," kata Ketua Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin (Unhas), Agus Ajar Bantung, dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Kelautan Unhas-Forum Maritim Hebat bertajuk "Arah dan Strategi Kelembagaan Maritim" di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (12/9).

Kedua, sambung Agus, membentuk lembaga Coast Guard (Koordinasi Keamanan Laut) yang kuat untuk memastikan kedaulatan negara atas wilayah laut.

Ketiga, menguatkan posisi kewenangan lembaga yang telah ada, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumberdaya alam pesisir dan laut.

"Melakukan pembangunan sumberdaya manusia bidang maritim dan melakukan reorientasi politik anggaran bagi anggaran yang pro maritim," tambah dia. [ald]