Menteri Jokowi Harus Uji Integritas KPK dan PPATK

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>

LAPORAN: ADE MULYANA

Minggu, 31 Agustus 2014, 17:39 WIB

Menteri Jokowi Harus Uji Integritas KPK dan PPATK

jokowi-jk/net

. Presiden terpilih Joko Widodo harus belajar dari pemerintahan Presiden SBY dimana banyak menterinya terjerat kasus korupsi. Sebagai salah satu antisipasi, Jokowi disarankan melibatkan KPK dan PPATK dalam rekrutmen menteri yang dibentuk nanti.

"Calon menteri harus dapat surat berkelakuan baik rekomendasi KPK dan PPATK," ujar Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho kepada wartawan di Jakarta (Minggu, 31/8).

Upaya antisipasi ini menurut dia, perlu dilakukan oleh Jokowi agar nama-nama menteri yang dipilih tidak terlibat kasus hukum. Dia mengingatkan Jokowi, satu saja menteri bermasalah hukum maka wajah pemerintahan secara keseluruhan akan dinilai buruk.

"Jangan sampai gara-gara satu titik rusak nila sebelangan," lanjut Emerson.

Emerson menantang calon menteri untuk berani melakukan tes integritas dari KPK dan PPATK. Menurut dia uji integritas bisa dilakukan KPK dan PPATK dengan saling berkoordinasi apakah ada transaksi mencurigakan dari para calon menteri. [dem]