Jokowi dalam Kuasa JK, Megawati atau SBY?

Jokowi-JK pun senang karena akhirnya mereka benar-benar bisa menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI ke-7. Tapi ternyata, kegembiraan politik itu rupanya cuma sesaat, Jokowi-JK kemudian harus memasuki ladang peperangan baru, pembentukan kabinet!

Pembentukan kabinet ini menjadi perang terbuka yang seru untuk ditonton, bahkan jauh lebih seru dari sidang gugatan Prabowo-Hatta di MK. Dalam proses pembentukan kabinet ini,  begitu banyak pihak yang merasa telah berjasa dalam memenangkan Jokowi-JK ingin juga turut dilibatkan.

Jokowi, sebagai Presiden pemilik hak prerogatif, bukan hanya pusing oleh JK, anggota koalisi partai pendukung tanpa syarat, para relawan dan pemodal yang kini meminta saham atas jasa mereka, melainkan juga karena minimnya dukungan parlemen.

Sebagai Presiden, Jokowi punya tugas berat. Yaitu, membagi-bagi  kekuasaan yang diperolehnya kepada para pihak dengan adil dan membajak partai dari koalisi Merah Putih guna memperkuat posisinya di DPR.

Namun di tengah serunya tarik ulur kepentingan, tiba-tiba ada agenda SBY bertemu Jokowi   di Bali, hari ini guna membicarakan berbagai hal guna memuluskan proses transisi pemerintahan SBY ke Jokowi sebagai alasan. Banyak pihak kemudian mengartikan bahwa pertemuan Bali ini sebagai ajang tawar menawar masuknya Demokrat ke dalam koalisi  Jokowi-JK.

Benarkah? Apakah  Megawati dan JK akan legowo jika kapal yang akan karam berlabuh?
Atau, bisa jadi memang SBY murni hanya ingin memberi nasihat perihal proses transisi dan masukan dalam pembentukan kabinet semata. Banyak nasihat yang mungkin akan diberikan SBY kepada Jokowi demi kelangsungan pemerintahannya kelak.

SBY, dengan bijak pasti akan  memberi nasihat kepada Jokowi untuk tidak menjadikan Golkar sebagai rekan  koalisi . Karena dengan melibatkan Golkar dalam pemerintahan, berarti Jokowi akan menjadikan JK sebagai "the real President".  Dan SBY pun kemudian dengan cermat  akan bercerita  mengenai pengalaman buruknya berpasangan dengan JK selama 5 tahun.

Jadi, menurut SBY, Jokowi lebih baik hanya menjadikan JK sebagai pembantu Presiden saja. Untuk itu, SBY akan membantu ARB tetap menduduki kursi Ketum Golkar hingga 2015 bahkan sampai 2019 kalau perlu.

Atau, kalau memang Jokowi tetap ngotot ingin mengambil partai anggota koalisi Merah Putih menjadi pendukung pemerintahannya, cukuplah PPP saja. Dengan masuknya PPP maka koalisi Jokowi-JK akan menjadi 46,5 persen lebih banyak dari koalisi Merah Putih yang kini tinggal 40,94 persen.

Bagaimana dengan PAN? SBY kemudian menjelaskan bahwa PAN lebih baik dan terhormat  ada di koalisi Merah Putih. Dan Demokrat? Bagi Demokrat netral adalah pilihan, sebagai penyeimbang, tidak di koalisi Merah Putih mau pun di pemerintahan. SBY kemudian memberikan jaminan kepada Jokowi bahwa Demokrat akan mendukung pemerintahan Jokowi  selama Jokowi meneruskan program-program yang telah dicanangkannya. Dan yang paling penting, pemerintahan Jokowi membiarkan SBY menikmati masa pensiunnya dengan damai.

Akhir cerita, Demokrat pun kemudian menjadi partai yang menentukan perjalanan bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan karena pemilik Jokowi sesungguhnya adalah SBY, bukan JK bukan pula Megawati!

Tapi, bila Demokrat, Golkar dan, PAN sungguh-sungguh dilibatkan dalam kabinet Jokowi maka Megawati pun perlahan akan tersingkir. Lantas Jokowi? Jokowi akan berubah jadi Pinokio!

Wallahu a’lam bish-shawabi!

Penulis adalah pengamat spiritual