Sosiolog dari Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Musni Umar menilai, konsekuensi dari tegaknya demokrasi adalah tidak boleh ada aksi boikot hanya karena perbedaan pandangan dan kepentingan.
"Kasus yang dialami Raffi Ahmad dan pembuat konten Willie Salim yang diboikot sangat tidak bisa diterima," ujar Musni Umar kepada wartawan di Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Terlebih lagi, kata dia, apa yang dilakukan oleh keduanya sangat erat kaitannya dengan peringatan Sumpah Pemuda, yang potensial menyemarakkan kegiatan bisnis untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Ia menilai, kehadiran Raffi Ahmad sebagai public figure dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 29 Oktober 2026, sejatinya menjadi momentum sekaligus penyemangat.
Acara tersebut semestinya digunakan untuk mengobarkan perpaduan dan persatuan demi mengukuhkan kebersamaan serta kolaborasi.
"Kita bisa berbeda profesi, latar belakang, asal-usul, suku dan agama, tetapi pada momentum peringatan Sumpah Pemuda yang sangat bersejarah, segala perbedaan pandangan, kepentingan dan atribut masing-masing mesti dikesampingkan," tegas Musni.
Lebih jauh, Musni memandang bahwa menoleransi aksi boikot hanya karena perbedaan pandangan akan sangat merugikan bangsa dan negara.
"Tanpa disadari, kita menggali kuburan bagi Indonesia. Sangat berbahaya karena pelakunya pemuda yang merupakan pewaris dan pelanjut Indonesia," tuturnya.
Sebagai penutup, Musni Umar sekadar mengingatkan sebuah pelajaran sejarah penting bagi generasi muda. Ia menyebut bahwa keruntuhan dan kehancuran berbagai negara serta imperium besar di dunia, sumber utamanya bukanlah serangan dari eksternal.
"Tetapi dari internal, karena tidak ada kolaborasi dan saling percaya di antara sesama anak bangsa," demikian Musni menambahkan.
Aksi boikot terhadap Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad dan konten kreator Willie Salim dinilai mencederai nilai-nilai demokrasi. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: