JK Tidak Bakalan Mau Biayai Munas Golkar

Di luar dinamika yang dilemparkan ke publik itu, diyakini sejumlah elit Golkar dari masing-masing kubu terus menjalankan strategi; dari mulai komunikasi dengan daerah, konsolidasi dengan menggunakan latarbelakang dan peta demografis yang serupa, hingga menjaring dana yang sebesar-besarnya.

Dana ini dinilai penting di Partai Golkar. Komunikasi dengan daerah maupun mencari kedekatan emosional dan latarbelakang tak berarti apa-apa bila logistik tak memadai. Munas bisa terjadi 2014 atau 2015, tergantung siapa pemodal terbanyak.

Pakar komunikasi dari Universitas Andalas Padang Yuliandre Darwis mengatakan, saat ini siapa yang bersedia 'membiayai' Munas Golkar belum terlihat. Selain biayanya amat besar, pengkondisian massa daerah juga hal penting.

Menurut Yuliandre, Jusuf Kalla (JK) memang memiliki kepentingan pada Golkar dalam 'mengamankan' pemerintahannya bersama Jokowi pada 2014-2019. Namun diyakini JK tidak akan berminat lagi jadi ketum Golkar, selain keungan JK juga sudah tidak mendukung untuk 'penkondisian' munas pasca habis-habisan di Pilpres 2014.

"JK bisa saja bantu siapa yang akan maju di munas. Tapi kalau JK, kemungkinin tidak akan maju lagi," ujar Yuliandre kepada redaksi, Selasa (12/8).

Yuliandre mengkalkulasikan, biaya Munas Golkar sangat besar, untuk per DPD I saja itu minimalnya Rp. 500 juta. "Munas itu sangat besar, satu daerah saja bia setengah miliar. Saat ini belum ada saya lihat yang mau membiayai munas atau munaslub," tandasnya.

Saat ini sudah mengerucut beberapa nama yang digadang-gadang sebagai kandidat calon ketua umum. Mereka adalah; HR Agung Laksono, MS Hidayat, Prio Budi Santoso dan Agus Gumiwang. [rus]