Namun demikian, ada juga semacam kritik yang dialamatkan ke kantor yang dipimpin Rini MS Soemarno itu. Misalnya mengapa diumumkan selagi soal pemenang Pilpres 2014 belum mendapatkan kepastian hukum.
Kritik lain belakangan datang dari kubu Partai NasDem. Pengurus DPP Partai NasDem Despen Ompusunggu mempersoalkan penunjukan Rini Soemarno sebagai kepala kantor transisi.
Menurut Despen, pembentukan Kantor Transisi Jokowi-JK seharusnya bisa memberikan kesan pertama yang baik dan cespleng kepada rakyat Indonesia, terkait komitmen dan konsistensi Jokowi untuk membangun harapan dan solidaritas bangsa.
Selain itu, kantor ini semestinya juga mampu menjadi jembatan bagi segala kepentingan nasional, untuk persiapan pemerintahan baru.
Namun, masih kata Despen dalam keterangan yang diterima redaksi, penunjukan Rini Soemarno dan personil lain yang menjalankan Kantor Transisi di rumah mewah Jalan Situbondo Nomor 10, yang disebut seharga 85 miliar rupiah itu, justru menimbulkan sinisme dan keraguan publik terhadap perubahan.
Pertama, karena sosok yang memimpin kantor transisi itu adalah Rini MS Soemarno yang kontroversial dan tersangkut dalam sejumlah kasus di masa lalu ketika Megawati berkuasa pada periode 2001-2004.
Kedua, karena rumah mewah yang menjadi kantor transisi dinilai bertolak belakang dengan semangat kerakyatan yang menjadi salah satu modal Jokowi selama ini. [rus]
BERITA TERKAIT: