Namun belakangan, eksistensi Yogyakarta ini terdegradasi oleh maraknya praktik politik uang dengan menggunakan istilah "Serangan Fajar". Praktik kotor yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi ini marak terjadi jelang pemilihan umum digelar, tak terkecuali Pilpres 2014.
"Masyarakat Yogyakarta seharusnya merasa tersinggung dengan praktik politik uang 'serangan fajar'. Masyarakat Yogyakarta harus secara tegas menolak politik uang serta mengawali pembaruan politik bersih serta bermartabat," ujar konsultan komunikasi politik, AM Putut Prabantoro, kepada wartawan di Jakarta sesaat lalu (Minggu, 15/6).
Politik uang dengan menggunakan istilah "serangan fajar" populer setelah diangkat menjadi sebuah judul film oleh Arifin C. Noer pada 1982. Film tersebut menceritakan tentang direbutnya kembali Jogyakarta oleh gerilyawan republik dari tangan penjajah Belanda. Para gerilya menduduki kota itu hanya selama enam jam dengan diawali serangan pagi-pagi buta.
Menurut Putut, jika masyarakat Jogyakarta permisif atas budaya serangan fajar, maka sama saja dengan pengingkaran masyarakatnya terhadap posisi Yogyakarta sebagai pilar NKRI sejak awal berdirinya Indonesia. Sehingga ketika pilar ini dihancurkan atau diruntuhkan dengan serangan fajar, NKRI pasti juga akan runtuh," tegas Putut Prabantoro.
Yang menyedihkan, diungkapkan Putut, penghancuran Yogyakarta sebagai pilar NKRI dengan "serangan fajar" dilakukan oleh sebagian para politisi atau pemimpin bangsa yang pernah bersekolah di Jogyakarta. Sehingga kalau mau dilukiskan, politik uang itu adalah bentuk lain dari cerita Malin Kundang dari Sumatera Barat dan para pemimpin bangsa menghapus nama besar Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan berpolitik kotor seperti itu.
"Jika masyarakat Yogyakarta permisif atas politik uang atau serangan fajar, apakah ini bukan berarti kaderisasi pemimpin bangsa yang kelak akan menghancurkan bangsa sendiri?" ujar Putut Prabantoro yang juga Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) - dari wartawan, oleh wartawan dan untuk Indonesia.
Oleh karena itu, jika ingin menata kembali politik Indonesia yang bermartabat, berbudaya dan bersih, masyarakat Yogyakarta harus menolak politik uang dalam bentuk apapun. Penolakan masyarakat Jogyakarta atas politik uang juga merupakan tantangan bagi Sri Sultan Hamengkubuwono X, sebagai raja daerah tersebut, untuk menegakkan kembali Jogyakarta sebagai Pilar NKRI.
"Apakah harus ada Pisowanan Agung dulu untuk mengubah tatanan budaya menuju demokrasi anti politik uang? Sri Sultan Hamengkubuwono yang tahu," ujar Putut Prabantoro.
[dem]
. Catatan sejarah menunjukkan bahwa setiap langkah perubahan politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan Yogyakarta. Sebagai barometer politik, Yogyakarta memiliki kekuatan moral melakukan perubahan politik bagi Indonesia untuk menuju negara demokrasi yang bersih, jujur dan tanpa politik uang. 
BERITA TERKAIT: