Masinton: Desmond Melecehkan Nilai Perjuangan dan Independensi Aktivis

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>
LAPORAN: ALDI GULTOM
  • Jumat, 09 Mei 2014, 14:58 WIB
Masinton: Desmond Melecehkan Nilai Perjuangan dan Independensi Aktivis
masinton pasaribu/net
rmol news logo Para mantan aktivis mahasiswa yang kini bernaung di berbagai partai politik ikut larut dalam pertarungan politik jelang Pilpres.

Kejadian terakhir, politisi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, yang menuding sebagian aktivis 98 telah diperalat oleh politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Desmond dan Masinton sama-sama pernah bergelut di dunia aktivis yang menjatuhkan Orde Baru pada 1998.

Menurut Desmond, dalam sebuah forum diskusi yang berlangsung kemarin, para aktivis ditunggangi kepentingan politik PDI Perjuangan (partai di mana Masinton bergiat) untuk menolak pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Masinton membantah pernyataan itu.

"Tuduhan politisi Gerindra sangat jelas melecehkan dan merendahkan nilai-nilai perjuangan dan independensi politik aktivis pergerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil," ujar Masinton, yang juga Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), lewat pesan elektronik, Jumat (9/5).

Menurutnya, tuntutan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa Orba maupun setelahnya, bukan isu baru.

"Setiap saat kawan-kawan aktivis menyuarakan tuntutan pengadilan terhadap Prabowo dan jenderal lainnya yang terlibat dalam berbagai kasus Pelanggaran HAM berat," kata caleg PDIP yang sudah dipastikan lolos masuk DPR RI itu .

Tuntutan itu biasanya semakin marak dalam momentum di bulan Mei (Tragedi Trisakti dan Kerusuhan 13-15 Mei 98), bulan November dan September (Tragedi Semanggi I-II), Aksi Kamisan (setiap Kamis di depan Istana Negara), maupun dalam berbagai forum diskusi politik.

"Perlu saya tegaskan bahwa tidak satu kekuatan politikpun yang bisa mendikte atau memperalat kaum pergerakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Desakan Pengadilan HAM untuk Prabowo dan jenderal-jenderal lain adalah keharusan sejarah," tambah Masinton.

"Prabowo adalah bagian dari permasalahan masa lalu yang harus diakhiri. Ini agar Indonesia bergerak maju tanpa tersandera pemimpin yang punya rekam jejak buruk di masa lalu," tandasnya. [ald]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA