Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa desakan berbagai pihak untuk menetapkan status bencana nasional patut menjadi perhatian serius pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai melepas keberangkatan 30 unit ambulans dan 90 tenaga medis menuju lokasi pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pelepasan tim kemanusiaan ini berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Hasto menilai usulan status bencana nasional bukan sekadar masalah administratif, melainkan pengingat akan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.
“Kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” kata Hasto.
Ia kemudian menoleh kembali pada kebijakan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang pernah menerapkan moratorium hutan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Menurutnya, kebijakan serupa sangat relevan untuk dipertimbangkan kembali oleh pemerintah saat ini guna menekan risiko bencana di masa depan.
“Pada masa Ibu Mega, moratorium hutan dilakukan karena menjaga ekosistem adalah bagian dari menjaga kehidupan. Kita harus membenahi masalah ini dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Di sisi lain, PDIP memastikan komitmennya dalam membantu pemulihan warga terdampak. Sejak 5 Desember lalu, tim dokter partai telah terjun langsung ke lapangan. Hasto menjelaskan bahwa program bantuan ini tidak bersifat sesaat, melainkan dirancang untuk jangka panjang.
“Sesuai arahan Ibu Ketua Umum, PDI Perjuangan merancang program pendampingan selama satu tahun melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), relawan kesehatan, serta kolaborasi dengan dokter diaspora untuk mengawal pemulihan rakyat,” jelas Hasto.
Selain bantuan medis, PDIP juga menyiapkan tim psikolog untuk menangani dampak psikis para penyintas. “Kami persiapkan tim psikolog untuk memberikan trauma healing. Pemulihan mental masyarakat pascabencana adalah hal yang sangat krusial,” pungkasnya.
PDI Perjuangan menekankan pentingnya evaluasi kebijakan ekologis di tengah rentetan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera. 
BERITA TERKAIT: