"Sekalipun perangkat dan persiapan lebih lama, tapi tidak serta merta penyakitnya terobati. Yakni, masih marak surat suara tertukar. Dalam catatan KPU sendiri setidaknya terjadi di 20 provinsi," kata pengamat politik Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, kepada wartawan, Jumat (11/4).
Belum lagi ada logistik yang tidak sampai tepat waktu, kekurangan surat suara dan logistik lainnya. Ray juga menyebutkan banyak tempat pemungutan suara terlambat buka karena petugas terlambat hadir, dan yamg utama tidak jelasnya antara daftar pemilih tetap (DPT) dengan DPT tambahan, khusus dan tambahan khusus.
"Hingga hari ini, kita tidak tahu persis berapa sebenarnya DPT solid. Selain itu, jumlah logistik yang dicetak tidak pernah diumumkan jumlahnya. Bisa saja hal ini menimbulkan spekulasi adanya permainan," jelasnya.
Ray juga menyorot maraknya politik uang. Intensitas merayu pemilih dengan uang terlihat masih marak menjelang hari-H pencoblosan. Tentu hal ini terkait lemahnya pengawasan. Sekalipun struktur Bawaslu telah ada sampai ke TPS, dan sesuai dengan pernyataan mereka tentang adanya relawan pengawas, terlihat belum efektif menghentikan perilaku buruk membeli suara rakyat ini.
"Meski begitu, antusiasme dan partisipasi masyarakat layak diapresiasi. Selain dengan sadar menjaga ketertiban dan keamanan, mereka juga berperan aktif mencegah terjadi perilaku menyimpang pemilu," jelasnya.
Ray memuji masyarakat yang secara perlahan mulai menjadi benteng utama penegakan aturan pemilu, dan tentu saja sekaligus menjadi pengawas pemilu efektif.
"Terakhir, kinerja Bawaslu yang melempem sepanjang pemilu legslatif harus segera dikoreksi. Kinerja mereka tidak sesuai harapan, dan nampak tidak memiliki kontribusi besar mencegah pelanggaran," tandasnya.
[ald]
Ada catatan-catatan penting dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014. Yang pertama, meski pemilu telah berulangkali dilaksanakan di era reformasi tetapi kelemahan-kelemahan "kuno" tetap saja tidak teratasi. 
BERITA TERKAIT: