"Apalagi setelah perjanjian baru dalam konteks pengiriman TKI ditandatangani," tegasnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (25/3/2014).
Menurutnya, Pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk membayar Diat yang cukup besar sekali pun. Kalau Pemerintah diam saja, DPR akan inisiasi pengumpulan koin untuk Satinah.
"Yang jelas mekanisme perlindungan TKI/WNI di luar negeri harus segera direvisi. Tidak bisa hanya dibebankan melalui penganggaran APBN semata," tukas politisi muda Golkar ini.
[dem]
BERITA TERKAIT: