"Fakta yang ada saat ini, dominasi modal asing sudah jauh masuk ke sendi-sendi ekonomi politik bangsa," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), M Erwin Usman kepada
Rakyat Merdeka Online, Minggu (27/10).
Erwin mengatakan modal asing di sektor tambang, migas, sawit, HPH, dan sindikasi utang luar negeri Indonesia adalah masalah serius. Di sektor migas asing menguasai 70%, minerba 89%, sawit 75%, dan sektor kelautan 65%. Farmasi dan medis tak luput dari penguasaan asing, bahkan bank boleh dikuasai asing 90%.
Dalam kondisi seperti ini, kata Erwin, kemandirian dan kedaulatan ekonomi politik bangsa tidak bisa terwujud. Belum lagi dengan beban utang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp 2.300 triliun serta 30 juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. APBN sebesar Rp 1.500 triliun rata-rata habis 10-12% untuk bayar cicilan dan pokok utang, 45% untuk bayar gaji pegawai dan 20% nya dikorup.
Dikatakan Erwin, kolaborasi apik antara dominasi modal asing luluhlantakan kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. Buruknya sistem pengelolaan anggaran negara sukses jadikan bangsa ini setengah merdeka, setengah jajahan, tidak merdeka 100%.
"Haluan dan arah ekonomi politik bangsa mesti segera kembali pada roh Proklamasi 17 Agustus 45, Pancasila dan UUD 1945. Ini semangat utama ekonomi politik Berdikari," demikian Erwin.
[dem]