Manuver Politik Kompolnas Pecah Belah Polri

"Pertama, Kompolnas merekrut sejumlah pati menjadi bakal calon Kapolri. Padahal belum ada surat permintaan dari presiden, terutama ke internal Polri agar mempersiapkan proses pergantian Kapolri," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/9).

Manuver politik kedua, jelas Neta, Kompolnas mewawancarai para bakal calon Kapolri dan meminta mereka melaporkan kekayaannya ke KPK. Dalam hal ini para pati cenderung dijadikan kelinci percobaan.

Ketiga, Kompolnas mengumumkan ada tiga pati bakal calon kapolri punya rekening gendut padahal sejauh ini belum ada proses hukum terhadap kasus rekening gendut di Polri. Bahkan Kapolri Bambang Hendarso Danuri waktu itu sudah mengatakan bahwa kasus rekening gendut Polri sudah selesai. KPK pun tidak pernah mau menyidik kasus tersebut.

"Dari ketiga manuver politik ini, IPW menilai Kompolnas sudah melakukan pembunuhan karakter, baik terhadap Kapolri Timur Pradopo maupun terhadap para bakal calon kapolri, terutama yang disebut-sebut terlibat rekening gendut," tegas Neta.

Lebih lanjut Neta mengatakan manuver politik yang dilakukan Kompolnas ini sangat tidak etis dan bisa dinilai sebagai sebuah upaya untuk mendukung dan menggolkan calon tertentu. Untuk itu IPW mendesak Kompolnas segera meminta maaf, terutama terhadap Kapolri Timur Pradopo yang sudah terzalimi akibat adanya isu pergantian Kapolri yang digulirkan Kompolnas. Sebab, sejauh ini belum terlihat ada tanda-tanda dari presiden akan mengganti Jenderal Timur, sementara masa pensiun timur sendiri baru jatuh tempo pada Januari 2014.

"Untuk itu IPW berharap, Kompolnas menghentikan manuver politiknya sampai kemudian ada surat dari presiden ke Polri yang meminta diprosesnya pergantian Kapolri. Jika manuver politik kompolnas ini dibiarkan akan terjadi tarik menarik di internal Polri. Akibatnya, Polri tidak solid akibat intervensi pihak luar," demikian Neta. [dem]