Petani Akhirnya Tidak Dilarang Urus Benih Idaman

MK Sebut 3 Pasal UU Sistem Budidaya Tanaman Inkontitusional

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>

LAPORAN: ADE MULYANA

Kamis, 18 Juli 2013, 17:01 WIB

Petani Akhirnya Tidak Dilarang Urus Benih Idaman

gunawan ihcs/net

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang No 12 /1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam sidang pembacaan putusan siang tadi, MK memutuskan Pasal 9, 12 dan 60 undang-undang tersebut inskonstitusional.

BERITA TERKAIT:

Para pemohon uji materi adalah sejumlah organisasi yang selama ini melakukan pembelaan hak petani pemulia tanaman dan petani korban Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman.

"Putusan tersebut akan melindungi para petani dalam melakukan pemuliaan tanaman atau pemuliaan benih. Artinya petani tidak dilarang atau tidak perlu ijin dari pemerintah dalam mengumpulkan benih lokal, menghasilkan benih idaman atau sesuai kebutuhan dan mengedarkan benih idaman," ujar Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Juatice (IHCS), Gunawan, dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (18/7).

Selama ini, jelas dia, petani yang melakukan pemuliaan tanaman mengalami diskriminasi dan kriminalisasi dengan tuduhan sertifikasi liar. Dengan kebebasan melakukan pemuliaan tanaman, petani tidak lagi tergantung kepada benih yang dijual perusahaan benih maupun bantuan benih pemerintah.

"Petani semakin bisa berkreasi dalam budidaya tanaman sehingga memungkinya terwujudnya kedaulatan pangan," demikian Gunawan.[dem]