Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Habib Nabiel Almusawa seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rakyat Merdeka Online, Rabu, (5/6).
"Pemberian ijin investasi untuk industri hilir hendaknya memperhatikan pula ketersediaan bahan baku. Bila industri yang ada sudah seimbang dengan suplai bahan baku, maka jangan dulu dikeluarkan ijin lagi untuk industri baru," kata Nabiel.
Menuerut Nabiel, hal ini perlu disampaikan karena industri hilir kakao tumbuh dengan cepat sementara produksi kakao cenderung stagnan bahkan menurun karena pengurangan luas lahan dari 1,5 juta ha menjadi 1,2 juta ha di tahun 2012.
Penerapan bea keluar menjadi pendorong utama pertumbuhan industri pengolah kakao. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan tersebut pada April 2010. Sejak itu, kapasitas industri dalam dua tahun terakhir sudah naik 30-40 persen. Peningkatan itu berasal dari investasi baru, perluasan usaha, dan industri lama yang hidup kembali.
"Ijin untuk industri baru bisa dibuka kembali bila sang investor sanggup menjamin pengadaan bahan bakunya di luar sumber-sumber yang sudah ada. Caranya, bisa dengan membangun kebun sendiri atau menjalin kemitraan dengan para petani lain," ujar politisi PKS itu.
Sambung Nabiel, pengaturan ini penting agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat diantara industri hilir tersebut untuk menghindari terjadinya rebutan bahan baku, dan ia meminta jangan biarkan industri-industri saling mematikan.
"Bila industri mati, maka akan ada pengangguran yang berimplikasi pada bertambahnya orang miskin. Negara juga rugi karena penerimaan pajak berkurang," pungkasnya.
[rsn]
Pemerintah diingatkan agar tidak terlena dengan keberhasilan hilirisasi kakao. Keberhasilan hilirisasi harus dijaga agar bisa dirasakan dalam jangka panjang. 
BERITA TERKAIT: