Jenderal SBY Seperti Anak Kecil, DPR Wajib Gunakan Interpelasi

 
"Lagipula, penggunaan istilah 'kudeta' itu sendiri sudah salah. Kudeta itu adalah gerakan merebut kekuasaan dari dalam negara, misalnya dilakukan militer. Tapi yang marak belakangan ini kan gerakan rakyat, bukan kudeta. Ya, paling besar people power atau people movement. Yang terjadi kemarin kan mimbar demokrasi, menyampaikan uneg-uneg, bahkan bagi sembako untuk rakyat," urai mantan anggota Komisi I DPR, Effendi Choirie atau Gus Choi, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (26/3).

Halusinasi presiden itu pun berdampak luas. Karena Presiden mempublikasikan ketakutannya kepada publik, lalu meminta pertolongan ke berbagai pihak seperti para purnawirawan jenderal, ormas-ormas dan Nahdlatul Ulama.
 
"Kita jadi ingat pernyataan Taufiq Kiemas (Ketua MPR/politisi PDIP), dulu yang menyebut SBY jenderal yang seperti anak kecil. Benar itu. Kutip saja," tegasnya.

Gus Choi meminta DPR menanggapi serius penyalahgunaan aparat negara dan anggaran yang begitu besar hanya untuk memenuhi hasrat halusinasi Presiden.

"Operasi keamanan kemarin itu kan penyalahgunaan uang negara dan alat negara. DPR harus tegas sebetulnya, meski agak susah mengharapkan DPR saat ini bisa kritis," ungkapnya.

Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengusulkan, anggota-anggota DPR yang kritis sebaiknya menggalang hak interpelasi. Interpelasi adalah hak bertanya langsung kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, menyangkut kebijakan yang strategis dan berdampak luas.

"DPR harus interpelasi, bertanya pada presiden apa latar belakang isu kudeta? Informasi dari mana? Dalam informasi itu institusi apa yang disebut bakal kudeta? Isu kudeta ini apakah merupakan ketakutan pribadi atau apa?" urainya.

"Harus SBY sendiri yang menjawab itu. Agak sulit memang membawanya ke paripurna, karena ada antek-antek SBY di DPR misalnya si Marzuki Alie (Ketua DPR) itu," tandasnya. [ald]