Hal itu disampaikan KSAL dalam acara Seminar Nasional Hiu Kencana bertajuk ‘Integrated Maritime Surveillance System for Indonesia: Penguatan Pengendalian Ruang Maritim Atas dan Bawah Air dalam Mendukung Politik Pertahanan Negara Menghadapi Dinamika Global’ yang digelar di Auditorium Jos Soedarso, Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu, 9 September 2026.
“Tantangan utama tentu keterbatasan anggaran. Kita melakukan mitigasi dengan memerlukan paradigma baru dengan surveillance untuk deteksi dini, unsur tempur fokus pada fungsi interception,” kata KSAL.
Terkait alutsista kapal selam, Laksamana Ali menyebut sejumlah negara telah menawarkan kapal selam kepada Indonesia. Opsi tersebut menjadi salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan untuk mengisi masa transisi sebelum kapal selam Scorpene tiba, meski keputusan akhirnya tetap berada di tangan Kementerian Pertahanan.
Lanjut dia, pembangunan kapal selam Scorpene membutuhkan waktu sekitar 7-8 tahun. Sementara itu, TNI AL saat ini baru memiliki empat kapal selam, terdiri atas satu kapal selam kelas Cakra dan tiga kapal selam kelas Nagapasa.
Selain opsi kapal selam interim, TNI AL juga mempertimbangkan pengembangan dan penggunaan sistem nirawak untuk memperkuat kemampuan bawah laut, termasuk kapal selam otonom serta kapal selam berukuran kecil atau midget submarine.
Persiapan menuju pengoperasian Scorpene juga terus dilakukan. TNI AL telah membentuk satuan tugas bersama PT PAL dan Naval Group Prancis, termasuk menyiapkan personel yang menjalani pendidikan dan pelatihan.
Masih kata Ali, salah satu perbedaan penting Scorpene dengan kapal selam generasi sebelumnya adalah penggunaan baterai lithium-ion. Teknologi tersebut dinilai memberikan kemudahan dari sisi pemeliharaan dibandingkan baterai lead acid yang digunakan kapal selam sebelumnya.
“Dibandingkan dengan kapal selam sebelumnya yang menggunakan lead acid battery, itu sebenarnya pemeliharaannya akan lebih mudah, akan lebih simple,” jelasnya.
Menanggapi kondisi dilematis Indonesia dalam memperkuat pertahanan bawah airnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung apa yang dilakukan TNI AL.
“Kekuatan maritim itu kan adalah sesuatu kekuatan yang wajib untuk kita tingkatkan. Kapasitas harus terus kita tambah. Karena kita melihat bahwa potensi ancaman atau pun juga potensi kebutuhan itu selalu meningkat. Karena kan maritim adalah lifeline kita,” ujar Dave.
Politikus Golkar itu menyadari bahwa masalah anggaran menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam memperkuat pertahanan maritim.
“Masalah anggaran tentu adalah satu poin yang menjadi perhatian kita. Dan kita yakin nanti pemerintah bisa memformulasikan sesuai dengan kemampuan ekonomi dan juga kondisi bangsa. Jadi penting untuk dipastikan karena ini berkaitan dengan kedaulatan kita dan juga untuk menyakut masa depan bangsa,” pungkas Dave.
Dalam seminar tersebut turut menghadirkan antara lain Paguyuban Hiu Kencana, Wamen KP Laksamana (Purn) Didit Herdiawan, Wakil Kepala BRIN Laksdya (Purn) Amarulla Octavian dan Dirut PT PAL Kaharuddin Djenod.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan bahwa Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan dalam mengisi kebutuhan kekuatan bawah laut dalam masa transisi. Salah satu tantangan yang utama adalah keterbatasan anggaran. 
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: